Forum Bahasa Media Massa (FBMM)

”Perajin” atau ”Pengrajin”

2011-06-05T11:02:00.005+07:00

Setelah kata Pergantian dan Penggantian yang membuat kita bingung, kita juga dibingungkan mana yang benar, 'perajin' atau 'pengrajin, 'perusak' atau 'pengrusak'? Pemakaian kata ini sangat bersaing di masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV Pusat Bahasa sublema pengrajin yang diturunkan dari lema rajin bermakna perajin n 1 orang yg bersifat rajin: para ~ itu bekerja keras meningkatkan hasil kerjanya; 2 sesuatu yg mendorong untuk menjadi rajin: perusahaan memberikan hadiah lebaran satu bulan gaji sbg ~ pegawai; 3 orang yg pekerjaannya (profesinya) membuat barang kerajinan;

Dari cara Pusat Bahasa menuliskan makna pengrajin yang sama artinya dengan perajin itu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bentuk pengrajin sah-sah saja dipakai alih-alih perajin. Hal ini semakin membuat kita bingung dan timbul pertanyaan mengapa KBBI tidak tegas menentukan kata yang benar?

Salah satu karakter KBBI adalah merekam semua kata yang ada dan dipakai di masyarakat. Kata pengrajin diketahui banyak dipakai lalu kata itu memiliki hak menjadi warga kata penghuni KBBI. Hingga tulisan ini saya tayangkan di sini, kata pengrajin ditemukan di mesin pencari Google sebanyak 2.730.000 berbanding 1.060.000 untuk kata perajin. Pemakaian kata ini sangat bersaing. Mungkin saja ini menjadi alasan penyusun KBBI memasukkan kata 'pengrajin ' sebagai sama dengan 'perajin'.

Dari karakter KBBI seperti itu, kata-kata yang direkam belum tentu benar atau salah. Sejatinya, Pusat Bahasa perlu secara tegas memberikan pencerahan kepada pengguna KBBI untuk bentuk-bentuk bersaing seperti itu. Seperti halnya untuk kata silahkan yang memakai tanda panah merujuk pada kata silakan karena kata dasarnya sila.

Ada beberapa cara bagi kita menentukan bentuk yang benar. Pertama, melihat kelaziman. Umumnya, awalan /pe-/ atau /per-/ yang melekat pada kata berfonem awal /r/ tidak berubah menjadi /peng-/, misalnya: pe + raih — peraih; pe + rampok — perampok; pe + ramu — perenang; pe + rias — perias; pe + rintis — perintis; pe + rusak — perusak.

Dari contoh di atas bisa kita lihat bahwa bentuk pengraih, pengrampok, pengramu, pengrenang, pengrias, pengrintis ataupun pengrusak adalah bentuk yang salah.

Kedua, melihat proses terbentuknya kata tersebut. Kita ambil contoh kata dasar ‘tulis’ yang menurunkan bentuk ‘menulis’, ‘penulis’, ‘penulisan’, ‘tulisan’. Demikian juga dengan contoh berikut ini:

raih — meraih — peraih — peraihan — raihan
rampok — merampok — perampok — perampokan — rampokan
ramu — meramu — peramu — peramuan — ramuan
rusak — merusak — perusak — perusakan — (tidak ada bentuk rusakan)

Sekarang kita bisa melihat bahwa bentuk pengraihan, pengrampokan, pengramuan atau pengrusakan tidak kita temukan. Tentu saja, analogi di atas bisa kita coba pada kata ‘rajin’: ‘rajin’ — ‘merajinkan’ — ‘kerajinan’ — ‘perajin’.

Mari kita bandingkan dengan contoh berikut.

gali — menggali — penggali — penggalian — galian
ganti — mengganti — pengganti — penggantian — gantian
ganti — berganti — pergantian (baca: juga Pergantian atau Penggatian

Setelah membaca uraian singkat ini, semoga kita bisa bersikap untuk tidak lagi menggunakan pengrajin alih-alih perajin. [Apolonius Lase, Penyelaras Bahasa Harian Kompas; Penyusun Kamus Nias-Indonesia]

* Artikel ini pernah ditayangkan di http://suaradalamdiam.blogspot.com

Menunggu Titik dari Presiden [1]

2010-03-28T21:41:00.002+07:00

Oleh T.D. Asmadi Ketua Umum Forum Bahasa Media Massa (FBMM)

Barangkali ketika DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan kemudian Presiden menandatanganinya menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 Juli 2009, sebagian pencetus gagasan, penyusun, dan penggerak untuk terciptanya undang-undang tersebut berlega hati. Akhirnya, perjuangan untuk adanya undang-undang tentang bahasa gol juga. Begitu mungkin yang ada di hati mereka. Indonesia memang akhirnya memiliki undang-undang bahasa, sama dengan beberapa negara lain, seperti Prancis.

Terus terang, sebagai orang yang sejak 39 lalu—ketika pertama kali menjadi wartawan—berkutat dengan bahasa, saya pun lega: akhirnya ada satu pegangan berkaitan dengan bahasa. Wartawan memang sewajarnya gembira karena kini ada naungan undang-undang untuk bidang yang mereka geluti tiap hari. Wartawan adalah profesional yang paling banyak bergulat dengan bahasa Indonesia—tiap hari mereka menyusun kata-kata menjadi informasi untuk khalayak—sehingga wajar jika bergembira dengan ‘ketetapan’ tentang bahasa ini.

Namun, di samping kegembiraan itu, muncul juga butir-butir kekecewaan. Misalnya, mengapa undang-undang tentang bahasa disatukan dengan tentang bendera dan lagu kebangsaan? Bahasa adalah masalah yang lebih menyentuh karakter dan budaya bangsa sehingga sepatutnya ada dalam undang-undang tersendiri. Bahasa adalah ‘makhluk’: yang terus berkembang, yang terus diperbincangkan orang, dan tentu saja karenanya tidak sama dengan bendera Merah Putih kita atau Lagu Kebangsaan kita. Bukankah kedua ‘mitra’ di UU No. 24 Tahun 2009 itu sejak Kemerdekaan kita tetap yang itu saja (dan ini menunjukkan betapa ‘saktinya’ kedua hal itu), sedangkan bahasa terus berubah?

Meskipun demikian, betapapun undang-undang tentang bahasa sudah ada. Jadi, kita pun pantas menghargainya.

Belum Titik

Sebagaimana undang-undang yang lain, Undang-Undang No 24 Tahun 2009 masih memerlukan banyak hal untuk menjadi satu aturan yang bisa dilaksanakan. Ibarat kalimat, ia masih pada tanda baca ‘koma’. Perlu tindakan-tindakan lain agar menjadi kalimat sempurna yang diakhiri dengan titik. Salah satunya diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri, yaitu pada Pasal 40. ”Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimakssud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

Jadi, meskipun pada pasal-pasal itu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam banyak hal—pidato resmi pejabat negara, pengantar dalam dunia pendidikan, pelayanan adminsitrasi publik, perjanjian dengan negara lain yang melibatkan lembaga negara dan swasta, forum nasional dan internaional di Indonesia, komunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta, laporan perseorangan kepada lembaga negara, penulisan dan karya ilmiah di Indonesia, nama geografi Indonesia, informasi tentang produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia, rambu, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan informasi di media massa—tetap saja perlu ada peraturan lain untuk ‘menguatkan’ atau ‘menerjemahkannya’ dalam kehidupan sehari-hari.

Ambil contoh kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam ‘forum nasional dan internasional di Indonesia’ (Pasal 32). Berkaitan dengan itu, tepatkah penamaan ‘National Summit’ untuk pertemuan kalangan pemerintah dan swasta pada tanggal 29 Oktober tahun lalu—hanya satu hari setelah peringatan 81 tahun Sumpah Pemuda? Apakah penggunaan istilah asing itu dibenarkan karena sesuai dengan amanat Pasal 40 belum dilaksanakan, Presiden belum mengeluarkan peraturan untuk hal itu ?

Ambil juga soal nama tempat yang dalam UU tersebut diatur pada Pasal 36. Untuk soal ini pun kita—maksudnya media—masih terus bergulat dengan berbagai ketentuan yang ada. Ambil contoh yang paling gampang, nama-nama tempat di Jakarta. Bagaimana menulis nama tempat yang menjadi lokasi kita sedang berbincang ini: Palmerah, Paalmerah, atau Paal Merah? Lihatlah petunjuk di Jalan Cileduk Raya, di sekitar Seskoal. Dua dari tiga nama itu ada pada petunjuk yang dibuat oleh pemerintah (daerah). Media harus mengikuti yang mana?

Atau, bagaimana menulis nama daerah istimewa di Jawa: Yogyakarta seperti selama ini dikenal ini, atau Jogjakarta, yang dikenalkan tahun-tahun terakhir ini dan juga dipakai pada masa kolonial Belanda? Konon, perubahan menjadi ‘Jogjakarta’ untuk tujuan pariwisata, agar enak diucapkan oleh wisatawan asing. Manakah di antara keduanya ‘yang Indonesia’, yang harus diikuti media?

Lalu, juga bagaimana menulis nama kota yang berada dalam jalur selatan Jawa tengah: Purbalingga atau Purbolinggo? Kutaarja (atau bahkan Kutaardja) atau Kutoarjo?

Di luar Jawa tentu saja lebih banyak lagi masalah agar sebuah tempat (kota atau kabupaten) bisa disebut ‘berbahasa Indonesia’? Apa nama Indonesia-nya untuk sebuah ‘kota’ oleh penduduknya ‘Sungailandih’: Sungailendir? Tentu konotasi nama yang ‘Indonesia’ itu akan sangat lain jika diucapkan di luar tempat aslinya atau, bahkan, di Sumatera barat sendiri, tempat daerah itu berada.

Inti dari persoalan itu adalah: pemerintah perlu menetapkan nama-nama resmi semua daerah di Indonesia, entah itu kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan juga pulau-pulau. Media massa dengan demikian tinggal menuruti ketetapan pemerintah itu.

Lalu, tentang nama bangunan atau gedung, jalan, permukiman, dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Dulu dengan senang hati kami menulis Balai Sidang Jakarta. Kini, panitia setiap acara apa pun menyebut tempat itu Jakarta Covention Centre dan orang pun semua beralih ke situ. Tentu masih banyak lagi nama yang bisa disebut untuk hal itu. Salah satunya kalau kita ke Serpong. Sampai sekarang orang menyebut singkatannya BSD untuk Bumi Serpong Damai. Namun, papan besar masuk ke kawasan itu berbunyi ”BSD City”.

Bagaimana media menulis nama itu?

Unsur lokal

Bahasa Indonesia dari sudut nasional sudah selesai. Ia sudah menjadi bahasa negara seperti ditetapkan UUD dan dipergunakan oleh rakyat kita dari Sabang sampai Merauke. Bahasa kita ini lebih baik dibandingkan dengan bahasa nasional di India, Ukraina, Aljazair, bahkan di Amerika Serikat. Di sini kita akan dapat berhubungan dengan siapa pun di pelosok Tanah Air dengan bahasa Indonesia.

Hanya saja, ada hal lain yang menarik: unsur lokal, baik penulisan maupun pelafalan, sangat memberi warna pada bahasa kita ini. Unsur lokal ini dapat muncul pada media apa pun, baik media dalam ruang maupun luar ruang—berupa spanduk, baliho, pamflet, dan lain-lain—atau lebih-lebih media massa.

Sebuah surat kabar di Medan menulis dengan judul “Jalan Tol Cipularang Amblas” ketika tanah pada beberapa ruas jalan tol yang menghubungkan Jakarta–Bandung itu, turun. Media lain di luar Medan—mungkin juga luar Sumatera—menulis dengan ‘ambles’. Kedua kata, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi terakhir, 2008) berasal dari bahasa Jawa itu, memang berdekatan sekali pengucapan dan penulisannya. Meskipun artinya sangat berbeda.

Jarangnya, atau tiadanya, kata dengan suku kata akhir berbunyi ‘e..’ di Medan, dapat menjadi sebab kesalahan pengertian itu. Sama dengan olok-olok bahwa orang-orang Jawa selamanya tidak dapat masuk ITB atau IPB karena para calon mahasiswa akan selalu menyebut Institut Teknologi Mbandung yang singkatannya ITM. Atau, orang-orang Sunda yang menuduh orang lain ‘mempitnah’ mereka seakan-akan tidak bisa mengucapkan secara tepat kata yang ada huruf ‘f’ atau ‘v’. Untungnya, baik orang Jawa maupun orang Sunda tetap menulis sesuai dengan kata aslinya.

Unsur lokal ini tampak di sejumlah kota Indonesia, mulai Jayapura, Ambon, Yogyakarta, Pekanbaru, sampai Banda Aceh. Sebuah papan informasi di tempat buang air di bandara Jayapura berbunyi “Mari JANG TUNDA lagi, jaga diri deng orang yang tong sayangi”. Lalu kalimat berikutnya berbunyi “Tong sayangi tong pu pasangan atau keluarga? Hindari HIV dan AIDS, berganti-ganti pasangan bawa risiko celaka di tong pu hidup”.

Di Maluku juga ada kata-kata lokal pada ‘papan reklame’. Jika keluar dari Bandara Pattimura dan menuju Kota Ambon, akan tampak sebuah peringatan yang dipasang di sebelah kiri jalan. Bunyinya “Basudara, Jang Ngebut Nanti Cilaka”. Jelas ini bahasa Indonesia versi lokal Maluku.

Di Pekanbaru, papan nama dinas provinsi bertuliskan huruf Arab di bawah yang bertuliskan huruf Latin. Di Yogyakarta, papan nama jalan bertuliskan huruf Jawa di bawahnya. Di Bandung, beberapa papan nama jalan juga bertuliskan huruf Sunda.

Di antara ‘bahasa-bahasa Indonesia’ di luar ruang itu mana yang bahasa Indonesia? Atau, hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memang didukung bahasa daerah? Atau, itu merupakan salah satu penjabaran Pasal 42 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah?

Masuknya unsur lokal dalam bahasa Indonesia ini sangat kentara dalam media massa. Selain contoh di Medan, banyak contoh lain muncul. Di Yogyakarta, kata ‘geruduk’ selalu dipakai jika menggambarkan orang banyak mendatangi seseorang yang dianggap berbuat sesuatu yang tidak sejalan dengan orang banyak. Sebuah koran, bahkan bingung menulis ‘geruduk’ atau ‘gruduk’. Dalam bahasa Jawa, kata itu berarti ‘mengejar beramai-ramai’ yang tentu berbeda dengan ‘geruduk’ atau ‘gruduk’ yang ditulis di koran.

Kata-kata itu ternyata belum masuk KBBI, meski sudah sering muncul di media massa, baik yang di daerah Jawa maupun yang nasional.

Di Cirebon, koran setempat memunculkan kata ‘oncog’ yang mungkin artinya ‘mendatangi dengan rasa marah yang tinggi’ (ini makna dari saya, lho).

Di Bandung ada ‘cileuncang’ yang artinya banjir (air menggenang dengan besar) karena selokan atau drainase tertutup. Sama dengan ‘rob’ yang artinya banjir karena pasang naik air laut. Dulu ‘rob’ hanya dikenal di Semarang, tetapi kini sudah juga beredar di Kompas karena ada ‘rob’ di pantai utara Jakarta.

Di Aceh ada kata ‘gacok’ sebagai ganti ‘joki’ (yang ikut ujian untuk orang lain).

Setelah koma

Begitulah memang banyak sekali yang harus dilakukan agar Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 ini, terutama tentang Bahasa, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peraturan presiden perlu diterbitkan agar jelas soal kewajiban menggunakan bahasa Indonesia ini. Peraturan pemerintah juga perlu dikeluarkan untuk melaksanakan pasal-pasal tertentu.

Undang-undang itu masih belum titik, baru sampai koma. Setelah koma masih banyak yang harus dilakukan oleh siapa saja. Media massa perlu terus bersama-sama ‘menyatukan pelafalan dan penulisan’ bahasa Indonesia yang tepat agar masyarakat tidak bingung. ‘penyatuan’ ini merupakan salah satu tujuan berdirinya Forum Bahasa Media Massa (FBMM). Usaha ‘menyatukan’ ini di samping perlu selalu diingat oleh media massa sendiri, juga menghendaki dukungan lembaga bahasa dan pakar bahasa.

Tanpa ‘penyatuan’ barangkali suatu saat, orang Aceh harus membawa kamus bahasa Jawa–Indonesia, jika berkunjung ke Yogyakarta atau Jawa Tengah. Dan orang Makassar harus pula membeli kamus bahasa Sunda–Indonesia jika berkunjung ke Bandung lalu membeli koran Pikiran Rakyat.

Tentu akan lebih baik jika di seluruh Indonesia mobilitas orang tidak terganggu oleh bahasa karena perbedaan bahasa Indonesia yang ada di tiap daerah.

Presiden dapat memulai langkah itu dengan melirik undang-undang ini dan menerbitkan peraturan yang sesuai dengan tugasnya. Sebenarnya, Presiden juga perlu langsung membawahkan lembaga bahasa (dan bukan menteri seperti yang dicantumkan dalam undang-undang itu) sehingga perkembangan bahasa Indonesia langsung maju ke pusat pemerintahan.

Jangan lupa banyak harapan dan komentar dari orang luar bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional karena berbagai karakteristik yang ada pada bahasa kita itu. Tentu saja, bagian dalam diri kita sendiri dulu yang perlu diperbaiki untuk melangkah ke arah itu.

Jakarta, 26 Maret 2010

Disampaikan pada seminar “Menyikapi Undang-Undang Bahasa” tanggal 27 Maret 2010 di Gedung Kompas-Gramedia Jakarta.

[1] Disampaikan pada seminar “Menyikapi Undang-Undang Bahasa” tanggal 27 Maret 2010 di Gedung Kompas-Gramedia Jakarta.

Bangga Berbahasa Indonesia Sebuah Tawaran[1]

2010-03-28T21:20:00.006+07:00

Eko Endarmoko [2]

Jika selama ini kebanyakan orang beranggapan bahwa kerja menyunting itu hanya berurusan dengan ejaan dan tata bahasa, tak lebih dari semacam kerja pertukangan, sebentar lagi akan kita melihat bahwa anggapan tersebut keliru, bahwa sebetulnya menyunting bukan sekadar mengurusi aspek bahasa sebuah naskah yang akan diterbitkan menjadi sebuah buku.

Menyunting atau mengedit lazimnya dikaitkan dengan kegiatan mempersiapkan sebuah naskah, entah berupa tulisan pendek atau calon buku, dari segi bahasa. Oleh sebab itu, penyunting sudah dengan sendirinya perlu menguasai pengetahuan mengenai bahasa, dari soal ejaan dan tanda baca, tata kalimat, sampai pada tataran makna. Ini saya kira bukanlah syarat melainkan semacam sifat yang lekat pada diri penyunting. Lebih penting di sini adalah kemampuan berbahasa—atau dalam rumusan lain, keterampilan berkomunikasi—yaitu bagaimana semua pengetahuannya tentang bahasa diwujudkan dalam praktik. Ia juga, tentu saja, diharapkan cukup memahami topik tulisan yang tengah ia garap, atau paling sedikit, konteks yang menelikungi teks garapannya.

Saya setuju dengan pandangan bahwa penerapan kaidah berbahasa yang baik dan benar berperan besar dalam penciptaan kalimat yang mudah, dan kecil kemungkinan akan salah, dimengerti. Atau sebaliknya, kalimat yang kabur sering dapat dibuktikan terlahir dari tangan orang yang abai pada kaidah berbahasa. Maka dapat dimaklumi apabila seorang penyunting pertama-tama dituntut menguasai betul kaidah bahasa, tahu persis bagaimana menggunakan tanda baca, mana bentuk kata yang baku dan mana yang tidak, bagaimana membangun kalimat yang efektif, seperti apa rupa wacana yang elok dari segi bahasa.

Barangkali itu sebabnya mengapa timbul anggapan bahwa menyunting adalah memperbaiki, atau berurusan dengan, bahasa. Anggapan yang kurang tepat benar ini dekat dengan pemikiran bahwa bahasa adalah alat, metode, dengan segala hukum di dalamnya, guna menyampaikan sesuatu maksud. Ini adalah anggapan yang melupakan segi paling penting dari bahasa, yaitu kenyataan bahwa bahasa adalah satu dunia tersendiri yang terdiri atas konsep dan makna: ada yang sudah dan ada pula yang belum punya nama. Ia punya aturan main sendiri, yang terkadang ganjil dan tak sejalan dengan—atau malah memunggungi, sebagaimana tampak pada karya sastra—aturan formal ketatabahasaan yang lazim. Ringkasnya, ilmu bahasa boleh jadi akan selalu mengalami kesulitan merumuskan gejala kebahasaan secara teoritis, memetakannya secara ilmiah.

Penyunting yang memandang bahasa sekadar alat telah terkecoh oleh pandangannya yang tidak utuh mengenai kerja menyunting. Berbekal kitab aturan bahasa, ia akan mencurahkan perhatiannya lebih kepada bentuk daripada isi. Ia juga akan terpaku pada detail dan abai pada wacana secara keseluruhan. Kalaulah berdasar pandangannya itu seorang penyunting kemudian berpendapat bahwa kaidah bahasa bersifat mutlak, ia saya kira sudah dikendalikan oleh semangat yang berlebihan di dalam upaya membangun kalimat yang necis. Ia senantiasa dibayangi hasrat, kalau tak dapat dikatakan ambisi, menemukan maksud tertentu sebuah teks.

Apabila pada suatu ketika seorang penyunting ragu akan, atau kurang memahami, maksud yang ia bayangkan terkandung di dalam teks, ia akan tergoda merombak teks tersebut. Sebagian penyunting malah meyakini bahwa pekerjaan mengubah ini bersifat niscaya, bahwa penyunting harus mencoret demi menunjukkan bahwa ia sudah bekerja. Barangkali tak disadari benar olehnya, seraya membongkar bangun kalimat, ia sebenarnya juga membongkar dunia bahasa, dunia makna di dalamnya. Menjadi persoalan adalah manakala si penyunting mempreteli teks dan menatanya kembali dengan, sekali lagi, berpedoman pada kaidah bahasa yang baku, sambil kemudian tanpa sadar memasukkan pengertiannya sendiri.

Pengetahuan mengenai kaidah kebahasaan, bagi saya, bermanfaat bagi penyunting terutama sepanjang menyangkut bentuk atau segi-segi lahiriah sebuah naskah. Kaidah kebahasaan di situ bolehlah kita padankan dengan kemasan atau baju sebuah tulisan. Tapi kini kita tahu, lebih perlu bagi seorang penyunting adalah mengembangkan kemampuan berbahasa, sebab nilai sebuah tulisan bukan semata terletak pada pelaksanaan kaidah kebahasaan melainkan juga apakah tulisan itu disajikan dengan menarik, dapat dimengerti, dan, yang tak kurang penting: valid.

Sebab, kepatuhan pada kaidah dalam berbahasa menurut saya menunjukkan bukan sebuah sikap patuh, taat, melainkan semacam rasa bangga. Di sekitar lingkup persoalan-persoalan itulah seorang penyunting, yang secara sederhana terkadang disebut juga penyelaras bahasa, paling banyak bekerja menjalankan perannya. Maka perkenankanlah saya mengimbuhkan satu saja peran penyunting: ia seyogianya menyemaikan rasa bangga itu di kalangan pemakai bahasa Indonesia.

Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa sang penyelaras bahasa alias penyunting itu harus memiliki pengetahuan bahasa yang memadai seolah-olah itulah satu-satunya persoalan yang dihadapi dan mesti diselesaikan oleh penyunting sehingga patut dinyatakan lebih tegas sebagai syarat mutlak menjadi penyunting. Saya melihat ada persoalan di balik desakan tersebut. Seperti tadi sudah saya katakan, penyunting menguasai pengetahuan bahasa, menurut saya, bersifat niscaya. Ini lebih merupakan sifat yang lekat pada diri seorang penyunting daripada mesti dianggap sebagai sebuah syarat. Lebih patut dipersoalkan adalah apakah bila dikatakan penyunting harus mengerti kaidah tata bahasa Indonesia, lantas juga berarti harus mematuhi kaidah itu? Inilah “paradoks” dalam kerja menyunting sebagaimana nanti akan kita bincangkan lebih lanjut, setelah, atau sambil mencoba menjawab pertanyaan: apakah “penyunting”? Juga, apakah “menyunting”?

Istilah “penyunting” sering dipakai berganti-ganti dengan “editor”. Kedua istilah ini sebenarnya punya arti sama belaka. Tapi, entah sejak kapan persisnya dan entah siapa pula yang memperkenalkan, kini kita mengenal istilah lain: “penyunting naskah”, sebagai padanan “kopi editor”. Barangkali istilah ini diperkenalkan oleh penerbit besar yang bidang-bidang kerjanya sudah semakin terspesialisasi. Seperti diisyaratkan oleh sebutannya, penyunting naskah semata-mata berurusan dengan naskah, yaitu naskah dari segi bahasa. Ia tidak terlalu berurusan dengan isi konseptual naskah, satu soal yang boleh dibilang justru menjadi pokok perhatian, obyek garapan, seorang penyunting. Ia bekerja di bawah arahan penyunting, membantu mengoreksi kesalahan “kecil-kecil”, seperti tanda baca, salah ketik—termasuk ejaan—dari sebuah naskah yang sudah digarap oleh penyunting.[3] Saya kira istilah yang lebih mengena untuk “kopi editor” atau “penyunting naskah” adalah “korektor” saja. Istilah “editor naskah” di satu sisi mendorong kita berpikir, tentu ada editor-editor lain, yaitu editor non-naskah, entah apa sebutannya yang lebih tepat, namun pastilah tidak cukup bila diistilahkan secara ringkas dalam satu kata: “editor” atau “penyunting” di sisi lain. Editor dan korektor pada akhirnya terbedakan bukan oleh lingkup kerja—mereka pada dasarnya sama-sama berkutat memperbaiki bahasa sebuah naskah; jadi, bidang kerja mereka beririsan—melainkan oleh lingkup tanggung jawab mereka.

Saya hendak mengajukan pendirian bahwa sebenarnya bukan aturan tata bahasa yang membimbing seorang penyunting tatkala ia bekerja—aturan itu sebetulnya tidak lebih dari perangkat kerja belaka, sekalipun kerap berlaku, atau yang benar: diperlakukan, sebagai pedoman—melainkan pengertian-pengertian. Pokok garapan penyunting yang sesungguhnya adalah ide atau gagasan, bukan bahasa. Maka masuklah ia dengan asyik ke tubuh naskah dari awal hingga tuntas menelusuri cerita atau penyajian pengertian demi pengertian. Akibatnya, sepanjang dan sampai ia selesai bekerja, perhatian penyunting itu lebih banyak, atau malah sepenuhnya, tercurah ke isi daripada bentuk. Ia sudah terlena, sebab kelewat mementingkan ide dalam wacana dan tidak peduli benar pada pemakaian bahasanya. Pada titik ini, jelas si penyunting juga telah terkecoh oleh pandangan dia yang tidak utuh mengenai kerja menyunting. Di sini pandangan si penyunting tentang bahasa sedikit banyak ada pengaruhnya. Tidak penting bagi dia apakah sebuah kata ditulis dengan huruf besar atau kecil, sebab jauh lebih penting pembaca dapat mengerti. Atau sebaliknya, sikap abai terhadap kaidah bahasa sangat boleh jadi merupakan akibat dari pendirian yang mementingkan ide atau kandungan isi sebuah naskah.

Jangan-jangan, seperti sudah saya nyatakan di atas, memang tidak sedikit penyunting yang kerap terkecoh, karena terlampau dihantui kehendak menemukan maksud tertentu sebuah teks. Bila suatu ketika sang penyunting ragu akan, atau kurang memahami, maksud yang ia bayangkan terkandung di dalam teks, ia mungkin akan terdorong merombak teks tersebut. Sebagian penyunting malah meyakini bahwa pekerjaan mengubah naskah itu bersifat niscaya, bahwa penyunting harus meninggalkan coretan demi menunjukkan bahwa ia sudah bekerja. Boleh jadi sungguh tidak ia sadari, tatkala membongkar bangun kalimat, ia sebenarnya juga membongkar dunia bahasa, dunia makna di dalamnya. Menjadi persoalan adalah manakala si penyunting mempreteli teks dan menatanya kembali—dengan berpedoman pada kaidah bahasa yang baku—sambil kemudian, dengan atau tanpa sadar, memasukkan pengertiannya sendiri, sebuah laku menafsirkan, yang bisa saja keliru, atau berbeda dari yang dimaksud oleh penulis.

Jangan pernah dilupakan, tubuh sebuah wacana tidak lain dari kumpulan ide yang saling berjalinan. Kesadaran akan hal ini sepatutnyalah mendorong seorang penyunting terus-menerus awas terhadap setiap pernyataan atau pemakaian suatu istilah yang barangkali menurutnya rada ganjil, entah karena setahu dia tidak bersesuaian dengan fakta atau karena ia sendiri tidak terlalu yakin. Tidak sulit menguji kebenaran tiap pernyataan atau data yang menimbulkan keraguan seperti itu, sebab kini sudah tersedia banyak sekali sumber rujukan, dari berbagai macam kamus, ensiklopedia, sampai situs-situs di internet. Penyunting, menurut hemat saya, punya kewajiban moral yang melarang dia membiarkan keganjilan seperti itu pada naskah yang akan diterbitkan atau disiarkan. Paling sedikit, ia dapat mempersoalkan satu perkara pada penulis manakala hal ini mungkin. Semua ini bukan lantas berarti seorang penyunting dapat mengendurkan kewaspadaannya akan pemakaian bahasa sebuah naskah yang tengah ia garap. Sebab, celakalah orang yang terlalu percaya pada bahasa, terutama kata-kata, bahkan di dalam tulisannya sendiri, antara lain karena sebuah kata sering berkhianat sehingga maksud dia gampang ditafsirkan lain.

Itu karena makna teks kerap hadir sebagai sesuatu yang cair, karena satu kata (seperti juga bentuk yang lebih luas, yaitu kalimat dan wacana) bisa punya beragam arti dan watak. Kata “kanan” dan “kiri” kita tahu menunjukkan orientasi arah, tapi dalam kenyataannya dapat merujuk pada haluan atau kelompok ideologi politik tertentu. Pada tataran wacana, manakala membaca sebuah tulisan, setiap orang akan punya penafsiran sendiri sesuai dengan kepentingan, latar sosial, taraf pengetahuan, tingkat kedewasaan, dan pengalaman membaca masing-masing. Sebuah tulisan dikatakan gelap, alias tidak dapat dipahami, terkadang bukan karena pembaca bodoh sebagaimana mungkin sekali dituduhkan oleh kalangan penulis, melainkan karena idenya dirumuskan dalam tulisan yang berbelit-belit.

Tadi saya katakan, sebuah kata sering “berkhianat” — ini sebetulnya tidak tepat benar. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin sebuah benda yang tidak punya nyawa, pikiran, dan kehendak, dapat berkhianat? Yang dapat dan memang cukup sering terjadi: di luar kendali atau kehendak kita, sebuah kata bisa saja menghantarkan makna yang tidak kita maui, yang tidak kita maksudkan seperti antara lain ditunjukkan oleh beberapa ilustrasi pada paragraf-paragraf di atas.

Kadang saya bertanya-tanya, sudah sedemikian jelekkah bangun bahasa Indonesia sehingga tak mampu lagi menjadi wadah yang baik bagi ide-ide penulis? Jika tidak, itu berarti para penulislah―termasuk penyunting, barangkali―yang enggan berkeringat di dalam menjelajahi pelbagai kemungkinan yang tersedia di dalam bahasa Indonesia. Tapi jika benar begitu, patut kita bertanya-tanya, apakah yang sudah dikerjakan para penyunting atau redaktur selama ini?

Kerja menyunting, sekali lagi, bagi saya menuntut bukan saja pengetahuan bahasa atau linguistik, melainkan juga pengetahuan berbahasa. “Pengetahuan bahasa” adalah pengetahuan teoritis tentang bahasa, yaitu pengetahuan mengenai ilmu bahasa serta teori dan kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan “pengetahuan berbahasa” adalah sebuah kecakapan: bagaimana semua pengetahuan teoritis tentang bahasa diwujudkan, diterapkan, diejawantahkan dalam praktik. Fungsi seorang penyunting tidak berhenti pada pelurusan aspek-aspek bahasa belaka. Soal-soal “sipil” ini biasanya dianggap sebagai porsi untuk korektor. Sebab, soal paling genting adalah apakah ide penulis sampai ke pembaca persis seperti yang dimaksudkan oleh penulisnya. Dan benar, dalam arti valid, bersesuaian dengan fakta.

Tetapi, sekali lagi saya bertanya, apakah bila dikatakan bahwa penyunting mesti mengerti kaidah tata bahasa Indonesia, itu sekaligus berarti harus mematuhi kaidah itu? Di titik inilah kita bersua dengan “paradoks” dalam kerja menyunting.

Kalau boleh meringkaskan kembali, penyunting atau redaktur tidaklah melulu berurusan dengan tubuh sebuah naskah. Ia juga mesti menghiraukan kandungan ide di dalamnya sepanjang tidak menyangkut pandangan penulis. Tidakkah bisa saja terjadi, misalnya, seorang penulis keliru memahami sebuah teori, katakanlah tentang strukturalisme atau dekonstruksi? Itu kasus yang patut dipersoalkan seorang penyunting atau redaktur, bukan pandangan penulis. Sebab jika hal terakhir yang terjadi, ia sudah melakukan sensor di sana.

Mudah-mudahan kian menjadi teranglah, seorang penyunting atau redaktur, selain kemampuan bahasa, perlu mengembangkan, pertama, kemampuan berbahasa, sebab nilai sebuah tulisan bukan semata terletak pada pelaksanaan kaidah kebahasaan, melainkan juga apakah tulisan itu dapat dimengerti dan yang tak kurang penting, valid. Kedua, kepekaan akan adanya perbedaan antara “menyunting” dan “menyensor”.

Di dalam bekerja, seorang penyunting selalu berada di tengah medan ide atau pengertian yang silang-sengkarut. Di tengah keriuhan itu, sang penyunting yang baik akan selalu mencadangkan kecurigaan sewaktu menatah kalimat, menyingkap selubung makna, dan mengawasi serta merawat bangun kalimat sampai pada tataran wacana. Pengetahuan kebahasaan, dalam kenyataan, tak banyak menolong bilamana seorang penyunting berhadapan dengan isi, dengan ide, dan dengan persoalan-persoalan konseptual. Bukan teori linguistik yang ia perlukan di situ, melainkan pengetahuan mengenai materi, pokok soal, yang diketengahkan penulis. Termasuk, tentu saja, kepekaan terhadap soal-soal yang bersinggungan dengan etika. Di situlah letak tanggung jawab moral seorang penyunting atau redaktur.

Bekasi, 5 Maret 2010

[1] Makalah untuk disajikan dalam diskusi “Menyikapi Undang-Undang Bahasa”, Ballroom Gedung Kompas Gramedia Lt 7, Jalan Palmerah Barat No 29-37, Jakarta, 27 Maret 2010.

[2] Eko Endarmoko belajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Indonesia. Esai-esai dan kritik kontributor kolom “Bahasa!” majalah Tempo ini dimuat di berbagai media cetak. Ia pernah bekerja sebagai redaktur di majalah Optimis (1983), redaktur pelaksana Berita Buku (Ikapi Pusat, 1987-1989), dan editor di penerbit Pustaka Utama Grafiti (1989-1997). Pada 1997 ia mulai bergabung dalam Komunitas Utan Kayu, yang kemudian menjelma Komunitas Salihara pada 2008. Akhir tahun 2006 terbit bukunya, Tesaurus Bahasa Indonesia.

[3] Lebih jauh, lihat Pamusuk Eneste, Buku Pintar Penyuntingan Naskah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), edisi kedua, 2005, khususnya Bab 2.

Nuansa Makna

2010-03-26T07:00:00.002+07:00

Kompas, Jumat, 26 Maret 2010 | 02:40 WIB

SAMSUDIN BERLIAN

Seluruh dan semua sama artinya, tetapi seluruh itu tunggal, semua jamak. Seluruh rumahku berarti rumahku yang semata wayang itu mulai dari fondasi goyah, dinding rapuh, pintu keriang-keriut, jendela berayap, sampai atap bocor, dari bagian luar kusam dan dalam kosong melompong sampai bagian depan kumuh dan belakang becek lecek. Semua rumahmu berarti rumah-rumah yang bertebaran di mana-mana yang Anda miliki tanpa kecuali, termasuk yang masing-masing ditinggali istri, menantu, dan mertua.

Itu sebabnya lazim kita dengar seluruh Indonesia. Ada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang jarang berprestasi, ada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang kurang pamor, dan bisa saja anda bikin Ikatan Pemuda Klemar Klemer Seluruh Nusantara tanpa menimbulkan heboh dan rusuh. Namun, mana pernah Anda dengar semua Indonesia?

Cemburu dan iri sama-sama berkenaan dengan suasana hati antagonistik, tetapi obyeknya bertolak belakang. Anda cemburu berarti Anda ingin mempertahankan sesuatu yang Anda miliki. Anda iri atau dengki berarti Anda menginginkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Itu sebabnya Anda cemburu ketika preman pinggir jalan memelototi istri Anda yang 10 tahun lebih muda itu, tetapi Anda iri melihat istri saya yang jelita, lemah lembut, kaya raya, dan rajin setia. Tak pernah Anda dengar seseorang mencemburui istri orang lain, kan? Kalau Anda iri terhadap istri sendiri, itu artinya bukan ada laki-laki ganteng sedang merayunya, melainkan dia baru saja diangkat jadi direktris, sedangkan Anda masih disuruh-suruh menyeduh kopi.

Hampir dan nyaris keduanya mengacu pada waktu sebentar lagi. Bedanya, hampir berkenaan dengan segala macam keadaan, sedangkan nyaris hanya dengan keadaan bahaya. Juga, hampir mengacu pada sesuatu baik yang akan ataupun tidak akan terjadi, sedangkan nyaris hanya untuk yang tidak terjadi. Saya bisa berkata, ”Dia sudah hampir lulus sarjana dengan predikat Cuma Paspasan”, ”Danu hampir mati dipukuli suami pacar gelapnya”; pokoknya hampir apa saja. Namun, saya hanya bisa berkata, ”Mantan bintang film guram itu nyaris gagal menjadi wakil rakyat”; tidak bisa, ”Fathuddin nyaris mendapatkan warisan harta karun”. Hampir secara emosional datar dan netral. Nyaris itu seru menegangkan karena dalam keadaan terpepet lolos dari ancaman bahaya.

Mengapa judul artikel ini ”Nuansa Makna”? Nuansa berarti perbedaan halus, seperti perbedaan antara seluruh dan semua, antara iri dan cemburu, antara nyaris dan hampir. Nuansa menjadi populer pada akhir 1970-an ketika lagu ”Nuansa Bening” dari Keenan Nasution menggebrak belantika musik. Tak ada orang tahu apa arti nuansa, tetapi semua orang ingin bergaya memakainya. Maka, dengan sulap bunyi-kata khas pemalas kamus, jadilah nuansa berarti suasana, yang dengan konyol masih dipakai orang di mana-mana dan selama lebih dari 15 tahun. Untung sudah sadar!

Samsudin Berlian Pencari Makna

Dari Ramadhan dan Sha(o)lat ke Ramadan dan Salat: Telaah Serapan Bahasa Arab[1]

2010-03-25T18:19:00.001+07:00

Abdul Gaffar Ruskhan Pusat Bahasa
1. Pendahuluan

Dalam bulan Ramadan kita banyak menemukan istilah agama Islam yang tentu berasal dari bahasa Arab. Misalnya, Ramadhan/Ramadhon/Ramadan, shalat/sholat/ salat, dzuhur/dhuhur/zuhur, shubuh/subuh, imsakiyyah/ imsakiyah/imsakiah. Istilah itu sejatinya merupakan istilah lama yang kemunculannya lebih kerap pada bulan puasa. Setiap datang bulan puasa, pemakai bahasa kadang-kadang bingung karena disodorkan istilah agama Islam yang penulisannya bervariasi. Variasinya itu lebih banyak lagi dalam media cetak. Penulis berita pun termasuk mereka yang bingung untuk menuliskan istilah bakunya di antara variasi itu. Karena itu, FBMM memilih topik tentang Ramadhan atau Ramadan dan Shalat/Sholat atau Salat.

Jika kita berbicara tentang istilah agama Islam, masalah yang timbul adalah apakah istilah itu harus kita tuliskan sesuai dengan lafal bahasa Arabnya. Sebuah istilah memang mengandung sebuah konsep yang tentu berkaitan dengan bidang yang diwakili oleh konsep itu berupa kata/istilah. Dalam agama Islam terdapat banyak konsep yang perlu dilambangkan dengan kata/istilah. Sebuah kata sebagai lambang sebuah konsep yang berkaitan dengan hal-hal keislaman dapat kita sebut istilah agama Islam.

Istilah agama Islam memang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab, sebagaimana kita ketahui, memiliki bunyi dan lambang bunyi yang berbeda dengan bunyi dan lambang bunyi bahasa Indonesia. Lambang bunyi bahasa Arab kita kenal dengan huruf Arab yang ditulis dari kanan ke kiri di samping ada bunyi panjang (mad) yang membedakan makna. Karakter dan bunyinya berbeda dengan karakter dan bunyi bahasa Indonesia berupa huruf Latin. Karena itu, huruf Arab harus dialihhurufkan (ditransliterasikan) ke huruf Latin. Inilah yang memunculkan masalah dalam penulisan istilah agama Islam. Akibatnya, muncul berbagai bentuk transliterasi Arab ke Latin.

2. Transliterasi Arab-Latin

Ada beberapa bunyi bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Misalnya, huruf śa /ś/ (ث), şad /ş / (ص), dad /d/ (ض), ta /t/ (ط), za /z/ (ظ), zal /z/ (ذ), ha /h/ (ح), ain /’/ (ع), dan gain /g/ (غ). Di dalam transliterasinya, masing-masing dilambangkan ke dalam huruf Latin dengan bentuk yang berbeda. Pada transliterasi lama, kita akan menemukan huruf rangkap untuk melambangkannya. Misalnya, ts (ث), sh (ص), dh/dl (ض), th (ط), zh (ظ), dz (ذ), ch (ح), dan gh (غ) atau dengan simbol, seperti ’ (ع). Transliterasi seperti itu masih bertahan sampai saat ini. Kemudahan untuk menggabung dua huruf untuk melambangkan sebuah bunyi dalam bahasa Arab merupakan salah satu alasan mengapa penulisan itu masih bertahan.

Pada tahun 1989 pemerintah sudah memikirkan masalah kebingungan masyarakat untuk mentranslierasikan huruf Arab-Latin. Akhirnya, pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158/1989 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543/1989 mengeluarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin, yang prinsipnya setiap bunyi dilambangkan dengan sebuah huruf, kecuali yang sudah berlaku dalam EYD, seperti sy dan kh. Sementara itu, lambang untuk huruf yang selama ini menggunakan huruf rangkap disepakati dengan satu huruf ditambah tanda diakritik, baik di bawah maupun di atas huruf. Misalnya, huruf śa /ś/ (ث), şad /ş / (ص), dad /d/ (ض), ta /t/ (ط), za /z/ (ظ), zal /ż/ (ذ), ha /h/ (ح), ain /’/ (ع), dan gain /g/ (غ). Huruf itu digunakan secara resmi dalam penulisan kata yang ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia.

Perlu diingat bahwa pilihan untuk memberi tanda diakritik untuk mewakili beberapa bunyi bahasa Aab itu di samping tidak akan menimbulkan kesalahan dalam mengucapkannya juga akan memudahkan penyerapannya ke dalam bahasa Indonesia. Kesalahan baca terjadi karena ada kemungkinan dua huruf itu akan dibaca menjadi dua huruf yang berbeda, seperti adzan, ashar, fatsal, dan nazhar akan dibaca ad-zan, as-har, fat-sal, dan naz-har. Padahal, dua huruf itu melambangkan satu bunyi. Karena itu, pelambangannya dengan satu huruf merupakan solusi yang terbaik, apalagi akan memudahkan penyerapan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan tidak memberi tanda diakritik, kata yang ditransliterasi akan menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia.

3. Keraguan antara Kata Serapan dan Transliterasi

Transliterasi hanya digunakan untuk mengalihhurufkan tulisan Arab ke tulisan Latin (Indonesia). Pada umumnya, penerapan transliterasi itu sesuai dengan kaidah masing-masing, baik kaidah yang digunakan oleh organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, maupun media massa. Yang perlu dipahami adalah bahwa kaidah transliterasi itu tidak lagi digunakan untuk menuliskan kata-kata maupun istilah yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata misal, pasal, hadir, taat, sabar, izin, dan sahabat tidak lagi ditulis mitsal, patsal (fatsal), hadlir, tha’at, shabar, idzin, dan shahabat. Kata-kata itu tidak lagi kita pandang sebagai bahasa Arab walaupun asal-usulnya berasal dari bahasa Arab. Begitu pula, istilah subuh, zuhur, asar, magrib, Safar, Rabiulawal, Rabiulakhir, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah sudah merupakan istilah agama Islam yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya jelas tidak dilakukan seperti shubuh, dzuhur, ashar, maghrib, Shafar, Rabi’ulawwal, Rabi’ulakhir, Sya’ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulkaidah, dan Dzulhijjah. Jika penulisannya itu masih mempertahankan keaslihannya, berarti kata dan istilah itu masih kita anggap asing sehinga penulisan menggunakan huruf miring.

Untuk itu, ada baiknya disimak data dalam berbagai media massa seperti berikut.

(1) Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2009/1430 H: Ramadhan, Imsak, Subuh, Syuruq, Ashar, Maghrib, Isya (Imsakiah Garuda Indonesia) dalam Kompas.

(2) Semarak Ramadhan: Tips Ramadhan, Puasa (Kompas, 26-8-2009:41)

(3) Mereka (Jusuf Kalla_Habibi) berada di Mekkah untuk menunaikan ibadah umroh, khususnya pada suci Ramadhan (Kompas, 26-8-2009:3).

(4) Ramadhan: Bulan Tarbiyah dan Investasi; Jadwal Imsakiyah: Imsak, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya (Republika, 21-8-2009:1)

(5) Awal Bulan Qomariyah...; Sebagai contoh, pada 20 Agustus 2009 terjadi keadaan 2, puasa awal Ramadhan adalah 22 Agustus. Pada 19 September terjadi keadaan 3, hilal sekitar 6 derajat, maka 1 Syawwal jatuh pada 20 September. Terakhir 16 November terjadi keadaan 1, maka awal Dzulhijjah jatuh pada 18 November. (Republika, 21-8-2009:4)

(6) Lantaran itu, di kampungnya, Palembang, dia mengisi Ramadhan dengan hal-hal yang positif ... (Rakyat Merdeka, 27-8-2009:1)

(7) Pergerakan harga gula pasir di dikarenakan pasokan gula kurang dalam atu pekan memasuki bulan Ramadhan (Pos Kota, 29-8-2009:1).

(8) Hilal tidak Tampak, 1 Ramadan Besok (Media Indonesia, 21-8-2009:1). Bandingkan dengan iklan yang dimuat MI: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa RAMADHAN 1430 H (MI, 21-8-2009:10)

(9) Gema Ramadan (Koran Tempo, 26-8-2009:B2). Bandingkan dengan ”Suasana Ramadhan di surau Alkaustar, Blora, Tetap semarak meski tanpa takjil”. (Koran Tempo, 26-8-2009:B2)

(10) Cahaya langit Dompet Dhuafa (Koran Tempo, 26-8-2009:B3)

(11) Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan agar jam masuk kantor PNS dikurangi satu jam selama Ramadan (Koran Jakarta, 27-8-2009:17)

(12) Mereka (para PSK) tidak memedulikan bulan suci Ramadan (Warta Kota, 28-8-2009:7).

Media massa merupakan sarana pembinaan bahasa Indonesia yang memiliki jangkauan khalayak yang luas. Setiap kata ataupun istilah yang disajikan oleh media massa mestinya dapat dijadikan acuan bagi pembaca atau pemirsanya. Namun, kenyataanya masih banyak madia massa yang menyajikan kata atau istilah yang tidak mengikuti kaidah yang baku. Bahkan, tidak jarang data yang sama ditulis secara tidak konsisten dalam media yang sama. Data di atas mrupakan bukti bagi kita bahwa media massa masih banyak yang menulis istilah agama Islam yang keliru. Kata Ramadan ditulis dengan Ramadan (KJ dan WK), tetapi ada juga yang tidak konsisten yang adakalanya ditulis Ramadhan (MI dan KT). Ada pula yang menulis Ramadhan secara konsisten (seperti Kompas, Republika, RM, PK). Bahkan, nama progam Ramadan di setiap televisi masih menuliskan Ramadan dengan Ramadhan, seperti Gema Ramadhan, Inspirasi Ramadhan Metro TV), Cinta Ramadhan (JakTV).

Istilah lain seperti tarbiyah, imsakiyah, shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Syuruq, umroh, dhuafa, Syawwal, Dzulhijjah, dan Qomariyah masih menggunakan penulisan yang tidak baku. Seharusnya isilah itu dituliskan tarbiah, imsakiah (tanpa y), Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, syuruk (dengan k), umrah (bukan o), duafa, Syawal (satu w), Zulhijah (dengan z dan satu j), dan Kamariah (huruf k, bukan o, tanpa y).

4. Faktor Kesalahan dan Solusinya

Mengapa masyarakat masih saja menggunakan tulisan yang mendekati bunyi Arabnya yang dinyatakan dalam transliterasi? Ada beberapa alasan, menurut pandangan penulis, antara lain adalah sebagai berikut.

a. Kelaziman yang sudah melekat itu memang sulit dihilangkan sehingga tulisan yang sudah digunakan selama ini masih dipertahankan.

b. Keinginan kalangan agama Islam yang ingin mempertahankan keasliannya sehingga sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa Arab diucapkan seperti bahasa Arabnya. Hal ini muncul dari kalangan yang berlatar belakang bahasa Arab atau santri.

c. Keinginan mempertahankan keasliannya karena ada anggapan bahwa kata Arab dengan huruf tertentu dapat membedakan makna jika diganti dengan huruf yang mirip, seperti ashar ’waktu petang’ dengan atsar ’bekas; jejak; hadis’. Kata qalbu ”hati’ dan kalbu ’anjing’.

d. Ada segi kemudahan menuliskan kata yang dianggap kearab-araban itu dengan huruf rangkap daripada huruf bertanda diakritik. Lambang yang terakhir itu masih belum banyak dimiliki oleh pengguna, termasuk belum ada dalam program komputer pada umumnya.

e. Ada kelompok masyarakat yang ”ikut-ikutan” menuliskannya dengan alasan mengikuti yang sudah ada tanpa ada usaha untuk mencari penulisan yang benar.

f. Ada kelompok yang tidak mau dikritik apabila ”berani” menuliskan kata atau istilah yang berbeda dari biasanya. Ini merupakan pengalaman penulis ketika menuliskan Ramadan tanpa h dalam rubrik yang penulis asuh sehingga Ramadan yang penulisannya sudah benar diubah menjadi Ramadhan.

Untuk mengatasi alasan itu ada beberapa hal yang perlu dipahami.

a. Setiap bahasa tidak luput dari pengaruh bahasa lain. Bahasa Indonesia cukup banyak menerima pengaruh dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab yang banyak menyumbangkan kosakatanya. Jika kata Arab itu sudah menjadi khazanah bahasa Indonesia, kata itu harus tunduk ke dalam kaidah bahasa Indonesia, termasuk penulisan istilah.

b. Jika sebuah kata/istilah yang langsung diambil dari bahasa Arab, artinya belum pernah digunakan selama ini, langkah awal adalah mentransliterasikannya. Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi resmi, yakni menggunakan prinsip satu bunyi dengan satu huruf yang diberi tanda diakritik. Penulisan selain itu akan tetap membingungkan pembaca. Kata ashar dan adzan akan membingungkan karena akan dibaca as-har dan ad-zan. Apalagi, kata-kata itu tidak perlu lagi ditransliterasi, tetapi ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia.

c. Pusat Bahasa bersama dengan pakar agama Islam, baik dari akademisi, wakil lembaga keislaman, ahli bahasa telah menyepakati bahwa istilah agama Islam yang berasal dari bahasa Arab diindonesiakan dengan mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, salat, tausiah, raksumal ’modal’, tablig, mukhatarah ’risiko’ tidak ditulis shalat, taushiyyah, ra’sumaal ’modal’, tabligh, mukhatharah.

d. Bahasa mengenal bahwa sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda, yakni homonimi. Kekhawatikan makna yang berbeda itu tidak perlu terjadi karena mau tidak mau bahasa apa pun akan mencatatnya sebagai kosa kata yang berbeda. Bandingkan dengan kata hak yang memiliki berbagai makna yang tidak ada hubungan antara yang satu dan yang lain.

e. Perlu ada kesadaran dan keberanian untuk menuliskan istilah agama Islam yang disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia; apabila diperlukan, dapat diikuti dengan translirerasinya yang dituliskan dengan huruf miring. Keragu-raguan penulisan terhadap sebuah istilah menandakan tidak adanya keberanian pengguna untuk menentukan istilah yang baku.

f. Pengadaan program lambang huruf (font) transliterasi Arab-Latin yang resmi perlu dilakukan agar memudahkan pengguna memilih lambang huruf yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan untuk menuliskan kata/istilah agama Islam dalam bahasa Indonesia merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, terutama oleh media massa. Masalah yang muncul selama ini dapat diatasi dengan beberapa solusi yang dikemukakan di atas. Dengan demikian, pengguna, khususnya media massa, dapat menuliskan kata atau istilah itu secara taat dan konsisten.

5. Penutup

Penyerapan kata/istilah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dimaksudkan untuk memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Kata/istilah bahasa Arab yang belum terserap dapat dituliskan dengan menggunakan transliterasi Arab-Latin. Untuk itu, ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian pengguna bahasa Indonesia, khususnya kalangan media massa.

a. Dalam madia massa penggunaan kata serapan bahasa Arab tidak dapat dihindari, terutama istilah agama Islam. Penulisan kata atau istilah itu perlu berpedoman kepada kaidah yang baku agar pembaca atau pemirsa tidak bingung. Karena itu, kata seperti Ramadan, salat, subuh, zuhur, Asar, Magrib, tarbiah, imsakiah, syuruk, umrah, duafa, Syawal, Zulhijah, dan Kamariah merupakan istilah baku yang perlu disosialisasikan.

b. Penulisan transliterasi hanya berlaku untuk mengalihkan huruf Arab ke dalam huruf Latin (Indonesia). Hasil transliterasi itu ditulis dengan menggunakan huruf miring karena dianggap kata asing. Transliterasi tidak berlaku pada kata umum dan istilah agama Islam yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia.

c. Kesadaran bahwa kata atau istilah apa pun yang digunakan dalam masyarakat bahasa akan berintegrasi dengan bahasa tersebut sehingga kata dan istilah itu akan tunduk kepada kaidah bahasa yang bersangkutan.

d. Kalangan keagamaan perlu memiliki keikhlasan agar kata Arab yang digunakan sebagai kata umum dan istilah tidak lagi milik bahasa Arab, tetapi sudah menjadi milik pengguna bahasa Indonesia sehingga penulisannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia.

e. Semua media massa, baik cetak maupun elektronik, perlu menyepakati penulisan kata dan istilah Arab yang baku dalam media masing-masing agar peran media massa sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia terwujud.

Daftar Pustaka

Anttila, Raimo. 1972. An Introduction to Historical and Comparative Linguistics. New York: MacMillan.

Badudu, J.S. 1991. "Pengaruh Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia". Makalah dalam "Konferensi dan Musyawarah Nasional VI Masyarakat Linguistik Indonesia. Semarang.

Baried, Siti Baroroh. 1982. "Bahasa Arab dan Perkembangan Bahasa Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Emzir. 1994. "Perubahan Makna Kosa Kata Bahasa Indonesia yang Berasal dari Bahasa Arab". Dalam majalah Nadi'l-Lughah al Arabiyyah. Malang.

Hasjmi, A. 1993. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung: Almaarif.

Moeliono, Anton M. 1968. "Masalah Asli dan Asing dalam Bahasa Indonesia. Dalam Anton M. Moeliono. 1989. Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar. Jakarta: Gramedia.

Ruskhan, Abdul Gaffar et al. 2002. Pungutan Padu dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

---------. 2005. “Unsur Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonsia”. Makalah dalam Seminar FBMM, 28 Oktober 2005, Gedung Bentara Budaya, Kompas

---------. 2007. Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Pungutan Bahasa. Jakarta: Grasindo.

Weinreich, Uriel. 1953. Languages in Contact: Findings and Problems. The Hague: Mouton.

Lampiran

DAFTAR KATA BAKU SERAPAN BAHASA ARAB

Nonbaku Baku

adzan azan

afdhal afdal

aliyah aliah

ashar asar

aqad akad

aqidah akidah

aqiqah akikah

ashar asar

azas asas

bai’at baiat

baitulmaal baitulmal

baligh balig

bathin batin

dhaif daif

dharuri daruri

dhuzur zuhur

dhuafa duafa

do’a doa

dzikir zikir

Dzulqaidah Zulkaidah

Dzulhijjah Zulhijah

Fadhilah fadilah

fithrah fitrah

fuqaha fukaha

fiqh fikih

haqiqat/hakekat hakikat

ibtidaiyah/ibtidaiyyah ibtidaiah

Idul Adha/Aidul Adha Iduladha

Idul Fitri/Aidul Fitri Idulfitri

imsakiyah imsakiah

infaq infak

intifadhah intifadah

istighfar istigfar

istighasah istigasah

iqamat ikamat

Isro’ Mi’raj Isra Mikraj

istihadhah istihadah

jahiliyah jahiliah

Ka’bah Kakbah

lafadh lafal

maghrib magrib

maghfirah/maghfiroh magfirah

Makkah/Mekkah Makah

Medinah Madinah

ma’rifat makrifat

maghfirah/maghfiroh magfirah

maghrib magrib

muadzdzin muazin

Muharram Muharam

mustahiq mustahik

muzakki muzaki

nash hadits nas hadis/teks hadis

nadhar nalar

Qomariyah/Qamariyyah Kamariah

ra’sul maal raksulmal

Rabi’ul Awwal Rabiulawal

Rabi’ul Akhir Rabiulakhir

Ramadhan Ramadan

ru’yah rukyah

shadaqah/shodaqah sedekah

Shafar Safar

Shahabat sahabat

shalat/sholat salat

shalat dhuha salat duha

shabar/shobar sabar

shaleh/sholeh saleh

shubuh subuh

sunnah sunah

Sya’ban Syakban

syari’ah/syar’iyyah/syareat syariah

Syawwal Syawal

syuruq syuruk

tha’at/thoat taat

tsanawiyyah sanawiah

tabayyun tabayun

tabligh tablig

tadzkirah tazkirah

talbiyah talbiah

taushiyah tausiah

tayammum tayamum

ummat umat

umroh umrah

ustadz ustaz

wassalam wasalam

zhahir lahir

zhalim zalim

zhihar zihar

zhuhur zuhur

[1] Makalah yang disajikan dalam Seminar Forum Bahasa Media Massa, 8 September 2009, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanegara, Jakarta

Diskusi: Menyikapi Undang-Undang Kebahasaan

2010-03-25T00:16:00.011+07:00

Undang-undang tentang Bahasa sudah diundangkan tahun 2009 (UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan). Namun, masyarakat tak banyak mengetahuinya. Nyaris tak terdengar.

Untuk itu Forum Bahasa Media Massa (FBMM) bekerja sama dengan Harian Kompas dan--didukung oleh Inilah.Com--terpanggil mengadakan diskusi tentang undang-undang bahasa ini dengan tema "Menyikapi Undang-Undang Bahasa".

Adapun diskusi tersebut diadakan pada hari Sabtu, 27 Maret 2010, pukul 09.30-13.00 di Ballroom Gedung Kompas Gramedia Lt. 7, Jalan Palmerah Barat 29-37, Jakarta.

Pembicara yang akan tampil adalah Eko Endarmoko, praktisi bahasa Indonesia dan juga penulis Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia. Sejak awal, eko menaruh perhatian besar terhadap terbitnya UU tentang bahasa ini.

Pembicara lain dari Pusat Bahasa sebagai lembaga yang berkompeten tentang bahasa Indonesia awalnya akan menampilkan Sugiono, Kepala Litbang Pusat Bahasa. Namun, mendadak tak bisa menghadiri diskusi tersebut. Dendy Sugono, mantan Kepala Pusat Bahasa, digadang-digadang untuk menjadi pembicara. Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada konfirmasi kehadiran beliau.

Suryopratomo, Direktur Pemberitaan MetroTV, akan menyoroti UU ini dari perspektif media. Hinca Panjaitan, praktisi hukum, akan memberikan pencerahan dari aspek hukum. Tak ketinggalan juga FBMM, yang diwakili oleh ketua umumnya, T.D. Asmadi, akan urung pendapat.

"Kita menyambut gembira lahirnya UU tentang Bahasa ini. Itu artinya, bahasa kita dilestarikan dan dijaga. Ada kebanggaan sebagai bangsa di situ." Demikian diungkapkan T.D. Asmadi beberapa waktu lalu.

Diskusi yang akan dipandu oleh moderator Rita Sri Astuti ini begitu menarik dan tidak dipungut biaya alias gratis. Para pencinta bahasa Indonesia di mana saja, ayo ... luangkan waktu bergabung dengan kami. Ditunggu ya...

Untuk konfirmasi lebih lanjut bisa menghubungi: Rita Sri Hastuti di nomor 0818-747572 atau Apollo Lase (0812-89321317).

Sistem Bilangan Besar

2010-03-24T22:34:00.003+07:00

Jumat, 27 Februari 2009 | 00:17 WIB http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/27/00174380/Sistem.Bilangan.Besar

ANTON M MOELIONO

Anggaran belanja negara kita tahun ini menembus jumlah seribu triliun. Apakah satuan bilangan triliun merupakan bilangan yang terbesar? Ternyata tidak. Dalam sistem bilangan besar yang kita pakai sekarang di atas triliun (1012), masih ada kuadriliun (1015), kuintiliun (1018), sekstiliun (1021), septiliun (1024) oktiliun (1027), noniliun (1030), dan desiliun (1033). Pangkat 12 bilangan 10 artinya ada 12 nol di belakang angka 1 (satu); 1012 = 1.000.000.000.000.

Sistem di atas dipakai di Amerika Serikat, Rusia, dan Perancis. Terlihat di situ bahwa satuan bilangan besar sesudah triliun itu 1.000 kali lebih besar. Kuadriliun sama dengan 1.000 triliun, kuintiliun sama dengan 1.000 kuadriliun, sekstiliun sama dengan 1.000 kuintiliun, septiliun sama dengan 1.000 sekstiliun, oktiliun sama dengan 1.000 septiliun, noniliun sama dengan 1.000 oktiliun, dan desiliun sama dengan 1.000 noniliun.

Di samping itu ada sistem bilangan besar yang dianut Inggris, Belanda, dan Jerman. Di dalam sistem itu dua satuan bilangan besar di atas seribu adalah seribu kali bilangan sebelumnya. Seribu kali seribu sama dengan miliun, dan seribu miliun sama dengan miliar, yang di dalam sistem Amerika disebut biliun. Namun, satuan bilangan besar sesudah miliar/biliun adalah sejuta kali bilangan sebelumnya. Sejuta biliun/miliar adalah satu triliun (1024). Indonesia, bekas jajahan Belanda, mengikuti sistem yang dianut penjajahnya. Itulah sebabnya mengapa kita memakai miliar dan bukan biliun.

Akan tetapi, pada tahun 1978 terjadi pencampuran dalam sistem bilangan besar kita. Menteri keuangan pada waktu itu, sepulang perundingannya dengan pejabat IMF/Bank Dunia, memperkenalkan bilangan triliun yang senilai dengan bilangan biliun dalam sistem Belanda. Akibatnya, orang Indonesia dewasa ini mengikuti sistem Belanda hingga bilangan miliar, lalu beralih ke sistem Amerika dengan menggunakan nama bilangan triliun, yakni seribu miliar. Padahal, triliun dalam sistem Belanda adalah sejuta miliar. Karena kita sudah telanjur memakai sistem Amerika, maka satuan bilangan besar, yang seribu kali triliun, ialah kuadriliun. Anggaran belanja negara untuk 2009 sudah lebih dari kuadriliun.

Penyerapan nama satuan bilangan besar dari bahasa asing, dengan perubahan nilai, juga terjadi pada masa lampau. Peradaban Hindu dengan bahasa Sanskerta-nya memperkenalkan nama tiga satuan bilangan di atas seribu. Bilangan Sanskerta laksa yang nilai aslinya seratus ribu (105) diserap untuk mengacu ke bilangan 10.000; bilangan keti yang nilai aslinya sepuluh juta diserap dan memperoleh nilai 100.000 dalam bahasa Melayu.

Akhirnya, bilangan ayuta yang di dalam bahasa sumbernya bernilai 10.000 diserap dan kemudian menjadi juta dengan nilai yang dimilikinya sekarang. Numeralia laksa dan keti dalam kesadaran orang masa kini sudah bersifat arkais atau kuno.

ANTON M MOELIONO Munsyi; Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia

Ibadat atau Ibadah?

2010-03-24T21:20:00.006+07:00

Diambil dari Kompas (Jumat, 23/11/2007) di Rubrik Bahasa Halaman 15.

ADA apalagi dengan judul ini? Bahasa Indonesia menyerap cukup banyak kata bahasa Arab. Salah satu masalah dalam penyerapan kata-kata Arab ke dalam bahasa Indonesia ialah pengalihan aksara Arab ke dalam aksara Latin, karena ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin. Nah, muncul pengalihaksaraan huruf ta aksara Arab ke dalam aksara Latin. Huruf ta yang disebut ta marbutah itu pada akhir kata dialihaksarakan ke huruf latin dengan huruf h dan dengan huruf t. Bagaimana kisah dan sejarahnya kita serahkan kepada para pakar linguistik Arab dan Indonesia.

Yang menjadi masalah bagi pemakai bahasa Indonesia ialah terjadi penggunaan huruf h dan t pada akhir kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang cenderung bersifat eksklusif dan inklusif. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini.

Kita temukan ungkapan jemaah haji dan jemaat Kristen, rumah ibadah dan rumah ibadat, ibadah umroh dan ibadat sabda. Ketika Amien Rais membentuk PAN, saya kira muncul pilihan. Apakah kepada partai itu akan diberi nama Partai Amanah Nasional atau Partai Amanat Nasional? Jika kepada partai itu diberi nama Partai Amanah Nasional, maka partai itu diterima sebagai partai yang eksklusif. Ternyata para pendiri PAN memilih amanat, lalu jadilah Partai Amanat Nasional yang bersifat inklusif. Ternyata, Harian Kompas pun mempunyai judul bawahan Amanat Hati Nurani Rakyat.

Dalam dunia perguruan tinggi yang bersifat badan hukum terdapat sebuah lembaga bernama Majelis Wali Amanah atau Majelis Wali Amanat (WMA). Untuk rasa aman, mungkin redaktur surat kabar lebih sering menuliskan singkatan WMA karena ragu-ragu menuliskan amanah atau amanat. Penulisan ejaan yang bersifat kembar ini tentu membawa berkah atau berkat. Masalahnya adalah soal pilihan yang cenderung bersifat eksklusif dan inklusif.

Penggunaan bahasa Indonesia yang bersifat eksklusif dan inklusif ini juga terjadi pada ucapan salam pembuka dalam seminar dan pertemuan, dan lebih-lebih lagi dalam sambutan-sambutan resmi pemerintah dengan ungkapan “Assalamu’alaikum dan salam sejahtera [dulu lain] bagi kita semua.” Dua ungkapan ini bersifat eksklusif, sepertinya sudah dibakukan dan berterima begitu saja.

Ada sinetron berjudul “Hidayah”. Kata hidayah tak dijumpai di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam edisi kedua KBBI, bentuk hidayah dirujuk kepada hidayat. Ada orang yang bernama Hidayat (laki-laki), tetapi tidak terdapat nama dalam bentuk Hidayah, melainkan dalam bentuk Hidayati.

Ta marbutah yang tetap dituliskan dengan huruf h tanpa kembaran dengan t, misalnya mukadimah, musyawarah, majalah, masalah, nafkah, khazanah, dan ta marbutah yang tetap dituliskan dengan huruf t, seperti umat, rakyat, istirahat, hakikat, dan beberapa yang lain (baca dan periksa kamus). Akan tetapi terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bukan Majelis Permusyawarahan Rakyat.

Semoga penulisan ta marbutah dengan h dan t tidak mengarah kepada penggunaan yang bersuasana eksklusif dan inklusif. Mari kita musyawarahkan dan bukan musyawaratkan.

JOS DANIEL PARERA, Munsyi

Idul Fitri Jatuh pada Hari-H

2008-09-09T17:14:00.003+07:00

Oleh Umbu Rey

Menurut kalender resmi tahun Masehi, hari Idulfitri tahun ini jatuh pada hari Rabu 1 Oktober 2008 . Akh, enggak benar itu! Yang benar, Idulfitri tahun 2008 akan jatuh pada hari-H. Kalau Anda tidak percaya, tunggulah nanti sampai waktunya tiba.

Para wartawan dan para pejabat di bidang keagamaan dan pejabat instansi yang terkait dengan urusan Idulfitri mulai dua minggu ke depan akan dengan lantang mengatakan Idulfitri itu adalah hari-H. Padahal, dalam kalender nasional nama hari yang kita kenal adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Cuma ada tujuh hari dan tidak ada itu yang namanya hari-H.

Entah mengapa disebut hari-H, saya tidak paham benar. Setelah tanya sana tanya sini, saya mendapat jawaban bahwa hari-H itu ada lantaran orang atau pejabat dan wartawan suka latah. Konon, hari-H itu muncul sebagai terjemahan D-Day dalam bahasa Inggiris.

Arti huruf D dalam D-Day itu tidak ada yang pasti. Kamus Wikipedia mengatakan, D-Day dapat juga berarti Day of Days. Istilah ini semula hanya digunakan di kalangan militer saja. Mungkin itu sebabnya D-Day lalu diterjemahkan menjadi hari-H. Cuma, istilah militer itu lalu dipakai untuk hari keagamaan, jadi ganjil juga rasanya.

Kebetulan sekali --mohon maaf sekali--Idullfitri tahun ini akan jatuh pada 1 Oktober (jika ditetapkan demikian) bersamaan dengan peristiwa kudeta berdarah tahun 1965 yang dilakukan oleh PKI pimpinan Aidit. Tanggal 1 Oktober 1965 itu adalah D-Day penculikan tujuh jenderal oleh PKI dan karena itu disebut Gestok atau Gerakan Satu Oktober. Tetapi, pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto menyebut D-Day PKI terjadi pada 30 September dan karena itu disebut G-30 S/PKI atau Gerakan 30 September.

Ada sebagian orang yang mengatakan D- adalah singkatan dari kata (Inggris) Decision. Jadi, D-Day adalah hari penentuan atau hari yang ditetapkan. Kalau demikian, huruf H dalam hari H itu singkatan dari kata apa? Ya, sudahlah, biarkanlah begitu.

Yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah hari-H itu cuma sehari, ataukah dua hari karena Idulfitri ditetapkan jatuh pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2008. Tahun yang lalu dalam milis ini pernah juga disinggung secara singkat perkara hari-H itu lantaran penggunaannya terserah pada yang menyebutnya. Jadi, mana suka sajalah. Yang bingung orang yang baca!

Kantor Berita Antara akan cenderung mengatakan hari-H itu adalah tanggal 1 dan 2 Oktober. Jadi, H-1 (baca: Ha min satu) adalah "satu hari sebelum" tanggal 1 Oktober, dan H+1 (baca; Ha plus satu) adalah adalah "satu hari setelah" tanggal 2 Oktober.

Mengapa begitu, karena tidak ada ketentuan yang menetapkan bahwa hari-H itu cuma sehari. Artinya, boleh dua hari dan boleh juga tiga hari. Nah, yang bikin pusing, hari Idulfitri itu menurut ketentuan agama ada berapa harikah?

Jika Idulfitri itu jatuh pada hari Rabu 1 Oktober (tahun Masehi) maka hari dan tanggal itulah yang disebut hari-H, dan karena itu Kamis 2 Oktober merupakan masa libur tambahan.

Menurut saya, agaknya ada salah pengertian mengenai hari-H yang merupakan hari yang ditetapkan dan hari-H yang merupakan masa Lebaran.

Rekan-rekan FBMM mesti menetapkan hari H itu hari apakah?

Umbu Rey/Antara

Pulau Papua?

2008-06-23T18:38:00.002+07:00

Saya sudah mendengar kata PAPUA semenjak masuk sekolah dasar. Yang saya tahu itu Papua itu adalah nama suku bangsa pada umumnya yang berdiam di pulau yang bernama Irian baik yang di Irian Timur maupun yang di Irian Barat. Yang di sebelah timurnya disebut Papua Niugini, atau New Guinea. Papua juga. Pulau besar di bagian timur Indonesia itu disebut Pulau Irian. Pulau itu direbut oleh Bung Karno pada tahun 1963 dari kekuasaan Belanda karena merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Yang disebut wilayah Indonesia adalah semua wilayah atau pulau yang merupakan koloni atau jajahan Belanda.

Itu sebabnya wilayah timur Pulau Timor (jajahan Portugis) dan Kalimantan Utara (wilayah jajahan Inggris) tidak masuk wilayah Indonesia. Timor Timur dan wilayah kantong Ambenu yang berada di wilayah Indonesia (di sebelah utara Kabupaten Timor Tengah Utara di NTT) pernah masuk menjadi wilayah Indonesia atas ambisi Presiden Soeharto.

Seminggu setelah Presiden Gerald Ford meninggalkan Indonesia pada tahun 1976, hiruk-pikuk terjadi di wilayah yang ditinggalkan Portugis itu. Akhirnya muncul Perjanjian Balibo ketika tiga partai di Timor Timur yakni Apodeti, Kota, dan Trabalista menyatakan bergabung dengan Indonesia. Sialnya, sebuah partai mayoritas berhaluan komunis Fretelin pimpinan Xanana Gusmao tidak mau bergabung.

Fretilin merupakan kependekan dari Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente yang dalam bahasa Portugis adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, (wikipedia). Timor Timur akhirnya jadi wilayah Indonesia juga, tetapi Xanana Gusmao lari ke hutan dan menjadi buronan ABRI. Dia tertangkap ketika Abilio Soares jadi gubernur menggantikan menggantikan Carascalao. Masuklah dia ke penjara Cipinang hampir selama lima tahun. Sialnya, PBB tidak juga tidak mau mengakui wilayah itu, dan setelah Pak Harto dilengserkan tahun 1998, setahun kemudian terjadi pula pergolakan, dan akhirnya wilayah itu pun lepas dan merdeka. Nasibnya Irian tidak seperti itu.

Pada tahun 1969 terjadi Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat, dan hasilnya Irian menjadi wilayah Indonesia yang diakui PBB. Penghuni asli pulau itu kita sebut pula orang Irian. Sebenarnya bukan begitu. Orang di pulau Irian itu lebih suka menyebut dirinya PAPUA sejak dulu.

Maka itu ada lagu terkenal tahun 1960-an yang dinyanyikan oleh dua wanita besaudara asal Ambon bernama Paty Bersaudara. Lagunya begini:
Orang Papua makan papariPapari dengan bijinyaPakai mata telinga kalau mencari teman Jangan sampai dapat kulit durian Ref Uhate, uhate, uhate bae-bae...dst

Ketika Gus Dur menjadi presiden keempat menggantikan Habibie, penghuni wilayah itu resmi berganti nama menjadi PAPUA lewat undang-undang otonomi khusus. "Jadi, kami ini orang Papua, bukan orang Irian," kata seorang teman asal negeri itu.

Meskipun begitu, saya belum pernah mendengar ada Pulau Papua. Tetapi rasa-rasanya kok ganjil benar pulau itu disebut Pulau Papua. Lha, di alam peta pulau itu tetap saja disebut Pulau Irian. Apa sudan diganti ya? Mungkin saya "telmi' alias telah mikir.

Umbu ReyAntara

Keseragaman Istilah Antarmedia, Kenapa Sulit?

2008-06-17T19:22:00.004+07:00

Catatan Kaki Martin Moentadhim S.M.*

ANDA MAU jawaban ringkas atau berbelit-belit? Bila ringkas, Anda harus menerima kenyataan bahwa bahasa itu kesepakatan semata-mata. Di dalam kesepakatan, unsur yang sangat menonjol ialah subjektivitas. Lho, bukankah ada kaidah bahasa? Subjektivitas dimaksud apakah itu?

Mari kita jawab satu per satu. Yang pertama tentang subjektivitas dulu. Meskipun secara tertulis dalam bentuk buku langgam (style book) belum semua media, baik cetak maupun elektronik, memilikinya, dapat dikatakan semua media massa memiliki apa yang disebut kebijakan editorial (editorial policy).

Di dalam kebijakan inilah, justru para editor bebas menentukan kebijakan berbahasa di dalam medianya masing-masing. Bisa saja mereka akan memilih memakai semua kaidah bahasa, baik yang ada sebelum Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) lahir maupun sesudahnya (baca: kaidah baru produk P3B). Namun, kebanyakan mereka justru menciptakan pengecualian, di antaranya agar medianya tampil beda.

Contoh paling populer ialah kaidah peluluhan terhadap kata dasar yang berhuruf awal k, p, t, dan s saat dibentuk dengan imbuhan menjadi kata jadian. Yang terlepas kaidah ini tentu saja kata jadian yang jelas-jelas dikecualikan, misalnya kata “mempunyai” yang dianggap terbentuk dari kata dasar “empunya” yang mendapatkan awalan “me” dan akhiran “i”. Jadi, Anda tidak mungkin memakai kata “memunyai”.

Akan tetapi, salah kaprah yang lazim justru bersitahan. Beberapa media cetak, misalnya Tempo, mengambil keputusan untuk tetap menggunakan kata “mempesona” dan tidak meluluhkannya menjadi “memesona”. Alasan bisa dicari-cari, seperti rasa bahasa dan kata dasar “pesona” terdiri atas tiga suku kata. Padahal, kaidah hanya mengecualikan kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata.

Lebih dari itu, ada linguis, misalnya lulusan Universitas Indonesia (UI), yang bersikukuh bahwa tugas ahli bahasa ialah mencarikan alasan bagi fenomena bahasa yang lazim digunakan oleh masyarakat awam, sekalipun itu merupakan salah kaprah. Contoh ekstrem dari kasus ini ialah mayoritas umat Islam menggunakan kata “pewaris” dalam arti “pihak yang menerima warisan”, padahal KBBI jelas-jelas menentukan bahwa penerima warisan itu “ahli waris” atau “waris” itu sendiri.

Contoh lain yang heboh ialah istilah geografis nama negara yang dulu kita sebut Tiongkok. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono menggunakan kata “China” (baca: Caine), baik tertulis maupun lisan, orang pun ramai-ramai memakai kata “China” dengan “c” ber-“h”. Padahal, KBBI menyodorkan satu pilihan: “Cina”, tanpa “h”.

Alasan di balik ini adalah permintaan negara yang bersangkutan. Dulu, wewenang untuk menentukan istilah geografis berada di tangan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Tetapi, belakangan, Departemen Dalam Negeri juga membikin daftar dan kaidah sendiri. Lebih dari itu, P3B, melalui KBBI, juga membuat daftarnya sendiri.

Dengan kata lain, kaidah pun sering kali tidak berwibawa dan tidak mampu mengikat pemakai bahasa. Di dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), singkatan istilah “perseroan terbatas” ditetapkan ditulis tanpa titik menjadi PT, tetapi sampai kini ada yang menulis P.T. dan kebanyakan bahkan menulis PT. Cara menulis yang terakhir ini jelas salah kaprah tanpa kaidah.
Kesalahan yang lebih unik ialah singkatan nama orang. Misalnya ada penulis bernama Artini Soeparmo. Dia terbiasa menulis namanya Artini.S, alih-alih dari Artini S. Repotnya, gaya yang melanggar kaidah ini mewabah, karena Dra. Artini Soeparmo dulu rajin menulis dan tulisannya yang dirilis Kantor Berita Antara pantas dikutip banyak koran, karena isinya rata-rata bagus.

Padahal, dulu, kaidah dan sistem penentuan istilah pernah berjalan baik dan berwibawa. Misalnya, mana yang benar: Tanjung Periuk, Tanjungperiuk, Tanjung Priuk, Tanjungpriuk, Tanjung Priok, atau Tanjungpriok? Waktu itu, Bakosurtanal, didorong oleh masyarakat maritim internasional, yang menuntut perlunya keseragaman nama geografis dalam peta pelayaran, memutuskan pemakaian kata Tanjung Priok. Nama yang ditulis sebagai dua kata ini pun digunakan secara internasional tanpa ada yang protes sampai sekarang.

Lantas, apa peran yang pernah diambil FBAM yang kemudian menjadi FBMM dalam masalah ini? FBAM, misalnya, pernah mencetak kesepakatan untuk menggunakan nama “Moskwa” untuk ibu kota Uni Soviet saat itu. Alasannya negara USSR saat itu menggunakan kata tersebut seperti terbukti dalam nama Radio Moskwa yang siaran dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, meski banyak duta media yang hadir pada rapat/diskusi FBAM saat pengambilan kesepakatan itu, hanya Kompas yang menggunakan nama Moskwa, ditambah satu orang redaktur di Kantor Berita Antara.

Tak pelak lagi, dibutuhkan kaidah bahasa yang berwibawa dengan sesedikit mungkin pengecualian agar tercapai, tidak hanya keseragaman istilah antar-media massa, melainkan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan berwibawa pula.

Teluk Bukit Merah Permai, Bekasi Jaya, Tuesday, June 17, 2008.10:05.

* Penulis ikut merintis dan mendirikan Forum Bahasa Antar-Media (FBAM), yang kemudian dikukuhkan sebagai organisasi longgar Forum Bahasa Media Massa (FBMM).

Pramudi

2008-06-12T20:56:00.007+07:00

Oleh TD Asmadi

Jangan salah baca judul di atas. Benar. Memang judulnya pramudi, bukan pemudi, atau pramuka. Tentu setelah itu Anda akan bertanya-tanya, apa sih arti kata itu? Ada hubungan apa dengan kata pramuka, pramugari, pramusiwi, atau prakata?

Sebelum sampai ke masalah itu mari kita baca dua berita di bawah ini. Satu tentang kisah seorang pramudi dan lainnya tentang unjuk rasa para pramudi. Tulisan tentang Darminto diambil dari situs Transjakarta dan berita tentang unjuk rasa dari kantor berita Antara.

Menjadi pramudi busway betul-betul menyenangkan bagi Darminto, apalagi suatu ketika dia mengaku pernah secara tak sengaja mendengar obrolan ibu-ibu bahwa mereka senang sekali naik busway.. “Ada perasaan bangga campur haru. Entah kenapa mereka senang naik bus yang jadi batangan saya,”kata Darminto yang sebelum jadi pramudi busway lebih dulu mengikuti pusdiklat sopir tahun 2003.

Itu berita tentang seorang Darminto yang lagi senang-senangnya menjadi pramudi. Berita di bawah tentang unjuk rasa.

Operasional bus TransJakarta koridor I, pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB mulai berangsur normal usai aksi unjuk rasa para pramudi terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) salah satu rekan mereka. Manager Operasional Badan Layanan Umum Transjakarta Rene Nunumete kepada ANTARA News, di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa aksi demonstrasi sempat terjadi pada pukul 13.00-14.00 WIB sehingga operasional koridor I selama beberapa lama agak terganggu.
"Saat ini sudah berangsur normal dan kami juga mengerahkan bantuan dari koridor II dan koridor III," kata Rene. Ia membenarkan informasi tentang alasan keberatan pramudi (pengemudi) atas keputusan PT Jakarta Ekspres Trans (JET) yang memberhentikan pramudi bernama Puput (50) dengan alasan indisipliner.

Kini sudah jelas istilah yang dipakai pada kedua tulisan di atas adalah pramudi. Kata ini belum lama muncul dan barangkali kata terbaru dalam bahasa Indonesia. Arti kata itu saya kira semua sudah paham: pengemudi. Namun, mengapa disebut pramudi dan bukan pengemudi? Bagaimana bisa menjadi pramudi? Apa beda pramudi dan pengemudi? Apa kata itu sekadar gagah-gagahan? Dari segi bahasa betulkah kata pramudi?

Gabungan dua kata

Kata pramudi jelas merupakan bentukan dari dua kata yang digabung, pramu dan kemudi. Pramu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III) ditulis sebagai ’yang bekerja di bidang jasa’. KBBI juga menjelaskan bahwa kata itu adalah bentuk terikat, artinya tidak mempunyai arti jika tidak digabung dengan kata lain. Ada 14 lema (entri) yang dikemukakan KBBI berkenaan dengan pramu-, mulai dari pramubarang sampai pramuwisma.

Mengapa Transjakarta, pengelola bus-bus khusus yang jalan di atas busway menggunakan istilah khusus pramudi, bukan pengemudi atau sopir? Apakah karena bus-bus itu mempunyai jalan khusus yang tidak dimiliki oleh bus umum lainnya? Atau karena pramudi memakai jas lengkap dengan dasinya? Transjakarta tampaknya hanya keren-kerenan saja, ingin beda saja. Karena berjalan di jalur khusus, karena memakai jas, karena ongkosnya lebih mahal, karena penumpang harus masuk daerah tertentu, maka mereka memandang yang mengemudikan harus mempunyai istilah tertentu. Maka dipilih kata pramudi.

Memang tugas pramudi beda dengan pengemudi bus umum lainnya, tetapi toh mereka mengemudikan bus juga, bukan memegang kemudi angkutan jenis lain, misalnya yang melayang setengah meter dari tanah. Sebenarnya, pengemudi bus kota lain, baik bus besar macam milik Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) atau Mayasari Bhakti, maupun yang kecil macam Metromini atau Kopaja, harus taat pada peraturan, sama seperti pengemudi transjakarta.

Mereka tidak boleh menghentikan busnya di sembarang tempat dan tidak boleh menaikkan penumpang dari pintu belakang, harus dari depan. Begitu sebaliknya. Namun, aturan itu tidak ditegakkan dengan ketat oleh pemerintah. Jadilah Transjakarta merasa memiliki hak untuk memberi nama pengemudi bus-bus mereka dengan pramudi.

Betulkah dari segi kaidah bahasa membentuk kata pramu dan kemudi menjadi pramudi? Jika dilihat dari kata bentukannya, ada yang janggal di sini. Pramuwisma, misalnya, terbentuk dari kata pramu dan wisma, lalu pramusaji dari pramu dan saji, serta pramuniaga dari pramu dan niaga. Tidak ada kata yang diluluhkan atau dibuang, semua digabung menjadi satu kata baru.

Demikian juga yang lain seperti pramukamar, pramutamu, pramubakti, dan pramubakti. Dalam pramudi, ada dua suku kata yang hilang, yaitu ke- dari kemudi dan -mu dari pramu. Artinya pramudi adalah bentukan dua kata yang masing-masing disingkat sehingga seolah-olah terjadi dari pra- dan –mudi. Ini cara terbaru membentuk kata(?). Menjadi tanda tanya, apakah hal itu dilakukan sekadar agar kata bentukan itu enak diucapkan? Kenapa bukan pramumudi atau pramukemudi. Atau bisa juga pramusetir?

Kata pramu

Lebih jauh tentang pramudi, sebenarnya ada yang lebih mengasyikkan dibahas: masalah kata pramu. Dalam kamus-kamus bahasa Indonesia, kata itu hanya ada dalam edisi ketiga Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud (kini Pusat Bahasa Depdiknas). Pada edisi sebelum itu, tidak dicantumkan lema pramu, meskipun ada pramubakti, pramugara, pramugari, pramuria, pramusaji, pramuwisata, dan pramuwisma.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) susunan Poerwadarminta pada seluruh edisinya tidak mencantumkan pramu, meskipun mulai muncul pramugari (‘orang yang mengatur dan memberi pelayanan kepada para penumpang (dalam pesawat terbang)’) pada cetakan ketujuh tahun 1984. Pada penerbitan sebelumnya, setelah pramasastra yang muncul adalah prangas-pringis. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, juga hanya memasukkan pramugara dan pramu-pramu lain, tetapi tidak ada pramu Tentu saja karena itu pada kamus-kamus lain, apalagi yang terbit sebelum 1984, tidak bisa kita temukan kata itu.

Asal-muasal kata pramu, yang oleh KBBI disebut kata bentuk terikat, juga menarik untuk dibicarakan. Dari bahasa apa sih asal kata pramu ini? Kalau soal ini jelas nenek-moyangnya adalah bahasa Sanskerta. Dalam bahasa ini ada kata pramudita, tetapi tidak ada kata dasar pramu.

Gunawan Wibisono Adidarmodjo dalam buku Renda-Renda Bahasa, Petunjuk Praktis Guna Terampil dan Mampu Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar, menulis tentang asal kata pramugari. Dalam bab tentang ”Sang Pramugari Pemerkaya Kosa Kata Bahasa Indonesia” ia menulis:

Dilihat dari proses pembentukannya kata pramugari ini dibentuk dari pra- sebagai imbuhan dan mugari sebagai kata dasar. Bentuk pra- mengandung makna ’di muka’ dan kata ’mugari’ yang diambil dari bahasa daerah Jawa berarti ’orang yang melayani tamu pada suatu pesta’. Berakar dari makna inilah maka kata pramugari dimanfaatkan untuk menggantikan istilah stewardess dalam bahasa Inggris. Ternyata upaya menggantikan kata asing ini dapat diterima masyarakat. Di samping bunyinya enak didengar juga ternyata mampu menampung konsep pada kata stewardess tersebut.

Melihat proses pembentukannya maka tampak bahwa pramu dalam pramugari tidak mengandung makna apa-apa. Tapi anehnya bentuk pramu inilah yang dimanfaatkan masyarakat untuk bentuk acuan. Hal ini tampak pada kata-kata di bawah ini yang menunjukkan frekuensi pemakian yang relatif tinggi.

pramuria untuk padanan hostess
pramusiwi untuk padanan baby sitter
pramutamu untuk padanan resepsionis
pramuwisata untuk padanan guide

Bahkan, kini tampak kecenderungan memanfaatkan bentuk pramu sebagai bentuk acuan lebih tampak dengan dimunculkannya kata-kata seperti di bawah ini:

pramusaji untuk padanan waiter
pramukamar untuk padanan roomboy
pramupintu untuk padanan doormen.

Saya tidak menemukan kata mugari dalam kamus-kamus bahasa Jawa yang saya miliki. Begitu juga kata wugari yang bisa jadi menjadi kata dasar dari mugari. Barangkali suatu saat saya bisa menemukan kata itu sehingga makin lengkaplah penelusuran asal kata pramugari.

Proses metanalisis

Mengapa pramugari (yang berasal dari pra- dan mugari oleh masyarakat dianggap seolah-olah berasal dari kata pramu dan gari, sehingga melahirkan pramu-pramu yang lain?

Harimurti Kridalaksana menyebut hal itu sebagai proses metanalisis. Dalam buku Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, cetakan keempat, 2007), ia menulis:

Dalam morfologi bahasa Indonesia terdapat bentuk-bentuk yang secara histories tidak berasal dari bahasa Melayu awal, melainkan terjadi karena proses penyerpan dalam bahasa Melayu/bahasa Indonesia. Salah satu bentuk yang demikian adalah bentuk pakatdalam sepakat. Bentuk pakat merupakan morfem dasar terikat ‘baru’ yang berasal dari mupakat (yang berasal dari bahasa Arab: mufakat), karena proses metanalisis. Contoh lain ialah kata niaga dalam berniaga yang berasal dari kata Sanskerta vanijja. Prosesnya adalah vanijja > beniaga > berniaga.

Dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk-bentuk seperti pramusiwi, pramuwisma, pramuniaga, pramuwisata, pramuria, pramugayani. Bentuk-bentuk ini merupakan analogis dari kata pramugari yang berarti ‘orang yang mengatur dan melayani pesta di rumah’. Kata Jawa tersebut bukan merupakan gabungan bentuk pramu + gari, melainkan sebuah kata yang utuh. Jadi proleksem pramu terjadi karena metanalisis dengan pergeseran makna dan diberi makna ‘yang melayani’.

Harimurti memberi contoh yang lain yaitu kata helicak (kendaraan roda tiga yang ada di Jakarta). Menurut dia kata itu merupakan hasil metanalisis kata heli (dipenggal dari kata helikopter, karena kabinnya serupa) dengan cak (yang dipenggal dari kata becak, karena kendaraan itu beroda tiga dan untuk tiga penumpang).

Ia juga mengatakan proses metanalisis berbeda dengan derivasi balik. Dari derivasi balik biasanya diperoleh yang secara historis tidak ada, walaupun hanya penggalan, biasanya dengan makna baru.

Contoh lain, menurut Haarimurti, dalam proses metanalisis adalah telanjur, yang berasal dari anjur > teranjur > telanjur dan telantar yang berasal dari antar > terantar > telantar. “Terjadinya bentuk terakhir itulah yang kita sebut metanalisis.

Jelas dengan demikian, bahasa Indonesia makin kaya, meskipun berbagai pembentukan baru kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Penciptaan oleh masyarakat memang ‘yang enak’ bagi mereka, terutama secara tuturan. Yang perlu diperhatikan adalah pentingnya ahli bahasa secara cermat terus mengawasi perkembangan kata baru itu. Jika masih dalam kaidah yang benar, perlu didukung dan jika ada penyimpangan, perlu dianalisis lebih dalam. Penjelasan kepada masyarakat tentang hal itu amat penting dilakukan.

Mengapa harus pramudi?

Kini ada satu hal lagi yang perlu dikemukakan. Mengapa perlu mengubah kata pengemudi menjadi pramudi?. Apakah untuk memberi tekanan bahwa pengemudi Transjakarta adalah orang-orang yang disiplin, yang rapi, yang berbeda dengan pengemudi angkutan umum lain yang sering ugal-ugalan?

Saya jadi teringat pada kata perempuan yang sekarang dipakai lagi mengganti atau sebagai pilihan lain dari kata wanita. Sebelum Kemerdekaan orang memakai perempuan, lalu karena dianggap tercemar, diganti dengan wanita yang dinilai lebih mulia. Kemudian, dalam perjalanan waktu karena ada anggapan kata itu tidak lagi mulia (ingat kata wanita tuna susila, WTS), maka dikampanyekan lagi kata perempuan. Kini, menteri yang mengurusi itu namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Pada zaman Belanda orang yang pekerjaannya mengemudikan mobil disebut sopir (untuk membedakan dengan sais bagi yang mengendalikan kuda penarik delman, masinis bagi kereta api, atau juru mudi bagi kapal). Kata itu ‘terjemahan’ masyarakat Indonesia untuk bahasa Belanda chauffeur (berasal dari bahasa Inggris, dulunya dari bahasa Perancis dengan susunan huruf yang sama). Dalam bahasa Inggris, kata chauffeur adalah professional driver of a motor-car (The Concise Oxford English Dictionary, terbitan 1950) lalu menjadi a person employed to drive a car for somebody rich or important (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, terbitan 1998).

Jadi, dalam bahasa aslinya sopir adalah pekerjaan yang tidak sembarangan, boleh dikatakan terhormat. Tidak setiap orang yang bisa mengemudikan kendaraan bermotor (mobil) dapat menjadi sopir. Juga tidak sembarangan orang bisa mempunyai sopir. Hanya orang-orang terhormat dan kaya yang bisa menjadi chauffeur eh sopir.

Oleh karena kemudian di Indonesia kata itu juga dipakai untuk mereka yang menyopiri kendaraan angkutan umum, baik yang besar maupun yang kecil. Maka jatuhlah gengsi kata sopir. Orang pun kemudian beralih ke kata pengemudi. Barangkali ini untuk membedakan antara sopir angkutan umum, yang sering ugal-ugalan, dengan sopir yang khusus untuk mobil pribadi atau juga untuk orang per orang yang mengemudikan mobilnya sendiri. Jadi pengemudi dipergunakan bagi sopir mobil pribadi, bukan angkutan umum.

Akankah pramudi dilebarkan artinya menjadi juga bagi pengemudi mobil sewaan, mobil pribadi, atau taksi? Perjalanan waktu yang akan menentukan. Setakat ini, setiap reka cipta bahasa, asal memenuhi kaidah, patut mendapat penghargaan. Media massa pun sewajarnya tidak perlu malu-malu menggunakannya.

TD Asmadi, Wartawan, Ketua Forum Bahasa Media Massa (FBMM) Pusat

tdasmadi@yahoo.com

Bahasa (Masihkah) Menunjukkan Bangsa?

2008-05-27T16:42:00.005+07:00

Oleh Tendy K. Somantri

Abstrak

Bahasa menunjukkan bangsa! Masih berlakukah ungkapan itu? Pada umumnya, masyarakat menganggap ungkapan itu masih berlaku. Akan tetapi, saya berpendapat lain, setidaknya untuk bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia tak bisa lagi menunjukkan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tak bisa lagi menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan – sebagai pembersatu bangsa – sudah tak lagi sesuai dengan karakter bangsa. Hal itu terjadi bukan karena perubahan karakter bahasa melainkan karena perubahan karakter bangsa.

Bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan yang hidup dari masa ke masa dan seolah tak terbantahkan. Masyarakat berpendapat, orang yang berbahasa Indonesia tentu orang Indonesia. Orang yang berbahasa Prancis adalah orang Prancis, orang yang berbahasa Belanda pasti bangsa Belanda. Benarkah demikian? Sepintas, kita bisa membenarkan pendapat itu. Akan tetapi, bila kita lihat lebih jauh, dengan mudah pula pendapat itu kita patahkan.

Mari kita ajukan pertanyaan, benarkah bahasa Inggris hanya digunakan oleh orang Inggris? Tidakkah ada bangsa lain yang menggunakan bahasa Belanda – selain bangsa Belanda – sebagai bahasa nasional mereka? Apakah bangsa-bangsa di Amerika Latin yang menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis bisa disebut bangsa Spanyol dan bangsa Portugis? Orang Amerika, walaupun menggunakan bahasa Inggris, pasti tidak akan mau disebut sebagai bangsa Inggris. Jadi, masihkah bahasa menunjukkan bangsa?

Konon, bahasa itu menunjukkan jatidiri bangsa. Hal itu ditunjukkan oleh karakter dan sikap berbahasa suatu bangsa. Misalnya, orang Inggris dikenal angkuh dan itu tercirikan pada penulisan kata ”I” yang berarti ”saya” yang selalu ditulis dengan huruf besar. Sebaliknya, bangsa Indonesia – khususnya suku Jawa dan Sunda – dikenal ramah dan sopan karena selalu menghormati lawan bicara.

Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata ”saya” yang berasal dari kata ”sahaya” (hamba). Dalam bahasa Jawa, kita mengenal kata ”kulo” (”kaula”; Sunda) yang juga berarti hamba. Penghormatan terhadap lawan bicara dalam bahasa Indonesia dicirikan lewat kata ”Anda” atau kata sapaan lain yang selalu ditulis dengan huruf kapital.

Dalam sebuah kolom di HU Pikiran Rakyat, saya pernah menulis bahwa bahasa Indonesia itu jujur. Bahasa Indonesia itu sederhana dan apa adanya. Sebagai bukti, saya memberikan contoh sistem alfabet dalam bahasa Indonesia yang berkarakter apa adanya. Pada alfabet bahasa Indonesia, setiap huruf dibaca apa adanya. Huruf ”A” atau ”a” selalu dilafalkan [a] tidak menjadi [ei] seperti dalam bahasa Inggris. Begitu juga, huruf ”G” atau ”g” tidak pernah dibunyikan [khe] seperti dalam bahasa Belanda.

Berkat kejujuran dan kesederhanaan karakter bahasa Indonesia, orang merasa lebih mudah untuk mempelajarinya. Bahkan, orang asing sekalipun tak mendapat kesulitan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kita sering terperangah melihat orang-orang asing hanya membutuhkan waktu bulanan untuk menguasai bahasa Indonesia. Padahal, kita – bangsa Indonesia – belajar bahasa Inggris bertahun-tahun masih merasa sulit untuk menggunakan bahasa Inggris.

Jujur dan apa adanya adalah karakter pertama bahasa Indonesia yang ingin saya kemukakan di sini. Karakter itu bisa dipertentangkan dengan karakter yang semakin menggejala pada bangsa Indonesia saat ini, karakter munafik! Karakter yang sejak dulu ada lalu menggila atau semakin terbuka pada era reformasi ini? Karakter munafik yang menjadi cikal bakal karakter-karakter buruk lainnya seperti korupsi, tak mau bertanggung jawab, pembohong, dan lan-lain.

Karakter munafik pada bangsa Indonesia memang menggejala dari lapisan bawah hingga atas. Kebiasaan membuat laporan ”Asal Bapak Senang” (ABS) kini bukan hanya milik kalangan bawah. Bahkan, para petinggi pun sudah banyak mengingkari fakta. Silakan simak kasus-kasus kemarahan para petinggi ketika masyarakat mengadu adanya busung lapar atau sekolah mirip kandang ayam di suatu daerah. Itu terjadi pada era reformasi ini. Pengingkaran terhadap fakta itulah yang menjadi bukti kemunafikan.

Berikut adalah data yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang munafik.

Meski telah dibentuk lembaga khusus yang menangani praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktek KKN tetap tumbuh subur di negeri ini. Layak jika beberapa lembaga survei internasional seperti World Economic Forum (WEF) dan Pontical Economic & Risk Consultancy (PERC) tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Hasil survei yang dirilis Transparency International baru-baru ini menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2007 turun 0.1% dibanding tahun 2006.

Lembaga survei yang berbasis di Berlin, Jerman ini menetapkan IPK Indonesia tahun 2007 sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 negara yang disurvei. Posisi Indonesia berada satu level dengan Rusia, Gambia, dan Togo. Sementara jika dibanding negara lain di Kawasan ASEAN, Indonesia berada dalam posisi paling korup ketiga setelah Myanmar (indeks 1,4) dan Kamboja (2,0). Sedangkan Filipina masih sedikit lebih bersih dengan indeks 2,5, Vietnam (2,6), Timor Leste (2,6), Thailand (3,3), Malaysia (5,1), dan Singapura (9,1). Tahun 2007, Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga sebagai negara yang nyaris tanpa korupsi dengan indeks 9,4. (Sumber: Business News, 1 Desember 2007)

Catatan buruk tersebut dapat kita jadikan bukti juga dapat kita buktikan secara kasat mata. Cukup dengan pergi ke pasar sehari saja, kita sudah bisa melihat bentuk-bentuk korupsi di kalangan bawah. Silakan simak bagaimana petugas parkir memungut biaya parkir kedaraan. Silakan perhatikan bagaimana petugas pemerintah menagih retribusi dari para pedagang kaki lima. Silakan tengok juga bagaimana petugas pemerintah meminta retribusi untuk angkutan kota, becak, ojek, dan lain-lain. Silakan amati bahwa itu terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia.

Itu baru kita lihat dari satu sudut kehidupan bangsa Indonesia. Kita belum melihat dari sisi yang lain, seperti sisi pendidikan, kesehatan, keamanan, atau politik. Apabila dilihat dari berbagai sisi, mungkin kita bisa berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu menggurita. Lalu, kita semakin khawatir bahwa korupsi sudah menjadi karakter bangsa. Tentu saja, karakter korup yang merupakan efek dari karakter munafik sangat berbeda dengan karakter bahasa yang jujur. Karakter bahasa kita yang apa adanya. Apa yang tertulis sama dengan apa yang terdengar.
Selain jujur, bahasa Indonesia juga memiliki karakter yang sederhana namun lengkap. Kelengkapan dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat pada tataran morfologis (bentuk kata) dan sintaksis (kalimat). Pertama, mari kita simak kelengkapan bahasa Indonesia pada tataran morfologis.

Agak berbeda dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Indonesia memiliki beberapa bentuk yang unik. Bentuk unik itu adalah imbuhan (afiks) dan bentuk ulang (reduplikasi). Kedua bentuk tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk yang unik karena sangat jarang ditemui dalam bahasa lain yang tidak serumpun.

Afiksasi (prefiks, infiks, sufiks) dalam bahasa Indonesia bukan hanya tempelan melainkan memiliki fungsi. Setiap afiks memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada afiks yang berfungsi mengubah suatu kata dari kelas kata tertentu ke kelas kata yang lain (merah – memerah, kerja – pekerjaan, dll.) . Ada afiks yang berfungsi untuk mempertegas makna (makan – memakan, kirim – mengirimi, dll). Ada pula afiks yang berfungsi untuk membuat bentuk dasar kedua (angkat – berangkat, ajar – belajar, dll.).

Sama halnya dengan afiksasi, reduplikasi (perulangan) pun bukanlah bentuk yang tanpa makna. Reduplikasi juga memiliki makna yang beragam seperti menunjukkan bentuk jamak (buku-buku, murid-murid, dll.), bentuk saling (pukul-memukul, tembak-menembak, dll), atau bentuk penekanan (keheranan – keheran-heranan, berpelukan – berpeluk-pelukan, dll.).

Dari tataran sintaksis, bahasa Indonesia juga cukup lengkap dan sederhana. Kelengkapan tersebut dapat kita lihat dari pola kalimat bahasa Indonesia yang mewajibkan setidaknya ada predikat. Predikat itulah yang mewakili keutuhan atau kelengkapan ungkapan pikiran. Tentu saja, struktur kalimat bahasa Indonesia juga punya unsur subjek, objek dan keterangan. Hanya, dalam kalimat bahasa Indonesia, ungkapan pikiran yang lengkap paling tidak sudah bisa diwakili oleh hadirnya predikat. Contoh untuk itu adalah pada kalimat, ”Baca!”. Hal itu tentu memberi kemudahan bagi yang ingin belajar bahasa Indonesia.

Kemudahan untuk mempelajari bahasa Indonesia juga karena kesederhanaan bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Arab, Inggris, atau Sanskerta, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk dan struktur kalimat berdasarkan gender dan waktu. Kata makan tetap menjadi makan, baik digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kata tidur tetap menjadi tidur, baik digunakan untu masa lalu, kini, maupun akan datang.

Contoh-contoh bentuk (morfologis) dan struktur kalimat (sintaksis) itu membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki karakter yang lengkap dan sederhana. Sayang, karakter yang lengkap dan sederhana itu tidak terlihat dalam karakter bangsa Indonesia. Justru, bangsa Indonesia saat ini lebih senang pada hal-hal yang serbasingkat (instan) dan segera. Istilah ”potong jalur” atau ”potong kompas” sudah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, jangan heran bila budaya antre sulit diterapkan di Indonesia.

Untuk membuktikan hal yang satu ini, tak perlu jauh-jauh kita melakukan pengamatan. Silakan perhatikan kondisi lalu-lintas di kota Anda. Silakan amati antrean kendaraan di terminal atau antrean orang di bioskop. Kita bisa melihat bagaimana kendaraan saling berebut mencari celah. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang ingin saling mendahului walaupunharus ”jalan belakang”.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal yang sederhana – mengantre – saja menjadi hal yang sulit diterapkan di negeri ini? Pertama, kita bisa melihat kelengkapan fasilitas yang tidak memadai di negeri ini. Fasilitas lalu-lintas, misalnya, terganggu oleh pedagang kaki lima yang tidak punya area khusus. Trotoar untuk pejalan kaki habis digunakan oleh pedagang kaki lima. Lalu, para pejalan kaki pun berjalan mencari celah untuk berjalan, baik di trotoar maunpun di bahu jalan.

Para pengguna sepeda harus berebut jalan dengan pengguna sepeda motor, becak, angkutan kota, bahkan bus kota. Tak ada fasilitas khusus untuk pejalan kaki, kendaraan tak bermesin, kendaraan bermesin roda dua, kendaraan umum, atau kendaraan pribadi. Fasilitas kendaraan umum massal pun sangat minim.

Bagaimana dengan antrean di bioskop atau di stasiun? Walaupun orang-orang ”diwajibkan” mengantre, kita jarang melihat fasilitas tempat mengantre seperti besi pembatas atau nomor antrean. Akibatnya, orang-orang berebut karena ingin lebih dulu sampai di depan loket. Terjadi penumpukan orang di depan loket. Mereka berdesakan dan berebut tempat terdepan. Hal yang sederhana jadi tak sederhana lagi.

Itu fenomena umum yang sangat kasat mata. Kita belum bicara tentang fasilitas lain yang termasuk dalam perangkat hukum (aturan, undang-undang, petugas). Betulkah aturan kita sudah lengkap? Betulkah kita sudah memiliki undang-undang yang komprehensif? Sudahkah para petugas hukum menjalankan aturan dan undang-undang sebagaimana mestinya? Mengapa harus muncul ungkapan, ”kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?”

Penutup
Dua karakter bahasa yang bertentangan dengan dua karakter bangsa itu memang belum cukup untuk dijadikan dasar membuat simpulan. Apalagi, bila simpulan itu menyebutkan bahasa tak lagi menunjukkan bangsa. Namun, setidaknya lewat bahasan ini, saya bisa berharap munculnya kesadaran bahwa bahasa Indonesia memilki karakter yang kuat. Bahasa Indonesia bisa menjadi pegangan untuk membentuk karakter bangsa, bukan sebaliknya.

Sebenarnya, masih banyak karakter bahasa yang ingin saya sampaikan di sini. Karakter bahasa yang dimaksud adalah karakter yang bisa saja berubah mengikuti perubahan karakter bangsa atau karakter bahasa yang bertahan. Misalnya, apakah penyingkatan dalam bahasa Indonesia merupakan karakter baru bahasa Indonesia, seiring dengan karakter bangsa yang ingin serbainstan? Apakah merebaknya penggunaan kosakata dan istilah asing merupakan jelmaan karakter bangsa yang senang dengan barang impor?

Sayang, saya memiliki keterbatasan waktu. Saya belum bisa membahas hal-hl itu pada kesempatan ini. Insya Allah, pada kesempatan mendatang, saya bisa membuka bahasan dengan dasar penelitian yang lebih saksama dan ilmiah. Insya Allah.

Daftar Pustaka
Alwi, Hasan (Editor): 2001. Kalimat, Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, Anton M. Moeliono: 1998. Tata Bahasa baku Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta. Balai Pustaka
Lubis, Mochtar: 2001. Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban), Ceramah pada Tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki – Jakarta. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Kaus FBMM

2008-05-23T16:52:00.009+07:00

Anda sudah punya kaus FBMM?
Kalau belum, teman-teman bisa menghubungi

Bendahara FBMM Pusat: Sdri Leli Achlina

di nomor 0813-80927787 atau di e-mail: leli.achlina@rcti.tv.

BCA No 342-1945-088 an Leli Desi Anti, KCP Matraman, Jakarta.

Harga hanya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Di luar Jakarta pemesanan minimum 5 pcs.

Adapun ongkos kirim lewat Tiki JNE ditanggung oleh pemesan ya.

Tarifnya bisa dilihat di situs Tiki JNE pada tarif reguler.

Harga + ongkos kirim bisa ditransfer ke rekening di atas.

Jangan lupa, setelah mentransfer mohon diinformasikan via SMS dan juga di blog ini.

STOK TERBATAS!

Tampak depan

Tampak Belakang

Bahasa Kampanye

2007-08-02T19:03:00.000+07:00

Benahi Jakarta! Jakarta untuk semua. Coblos kumisnya! Pilih yang ganteng! Dan banyak lagi lainnya tertera di spanduk, pamflet atau sticker juga umbul-umbul. Ada yang menyudutkan pihak lawan, ada yang begini dan begitu. Macam-macam tingkah polahnya deh...

Tentu banyak lagi contoh lainnya...saya belum ingat. Teman-teman, ingat tidak contoh lainnya ditinjau dari segi bahasa? Ayo urun komentar....

Salam,

EUIS D
FMIPA UI

Diskusi Bahasa, 31 JULI 2007

2007-07-19T14:58:00.003+07:00

FBMM akan mengadakan diskusi dengan tema "Bahasa Jurnalistik di Malaysia" pada Selasa, 31 Juli 2007 mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Lembaga Pers Dr. Soetomo, Gedung Dewan Pers Lantai 8, Jalan Kebon Sirih No.34 Jakarta.

Yang akan menjadi narasumber (tunggal) pada diskusi ini adalah Dr. Hasan Alwi, mantan Kepala Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, yang baru tiga bulan lalu kembali dari Malaysia. Beliau berada di negara tetangga itu hampir satu setengah tahun untuk "bertugas" di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, sebuah lembaga yang hampir sama dengan Pusat Bahasa di Indonesia. Untuk lebih mengenal siapa Hasan Alwi, silakan klik di Biodata Hasan Alwi

Pengurus FBMM Pusat mengundang Anda untuk menghadiri diskusi ini. Kita perlu menyimak sejauh mana perbedaan antara bahasa jurnalistik Indonesia dan bahasa Jurnalistik Malaysia.

TD Asmadi/Ketua Umum FBMM

FBMM Jambi Terbentuk

2007-07-14T18:53:00.000+07:00

Oleh TD Asmadi

Belum lama ini, Forum Bahasa Media Massa (FBMM) Jambi sudah diresmikan dan dilantik pengurusnya, tepatnya 30 Juni lalu. Kemudian FBMM Kalimantan Tengah (Kalteng) telah terbentuk dan menunggu peresmian serta pelantikan pengurus. Yang terakhir, pada 11 Juli 2007 FBMM Kepulauan Riau terbentuk.

Pembentukan FBMM Kalteng merupakan inisiatif teman-teman di Kalteng, sementara FBMM Kepri bersamaan dengan pelatihan Lokakarya Jurnalistik yang diadakan oleh Dewan Pers dan Lembaga Pers Dr. Soetomo. Ketika itu, peserta yang datang dari berbagai media cetak dan elektronik sepakat membentuk FBMM setelah mendapat penjelasan dan "promosi" tentang bahasa Indonesia dan organisasi FBMM dari saya. Saya sertakan pengurus di tiga daerah tersebut di bawah ini. Moga-moga makin banyak orang media yang sadar perlunya berbahasa yang baik, benar, dan bernalar. (TD Asmadi/Ketua Umum FBMM Pusat, sedang di Batam)

Berikut nama pengurus FBMM daerah yang baru terbentuk.

Susunan Pengurus FBMM Jambi (2007-2009)

Penasihat:

Haryono (Kepala Stasiun TVRI Jambi)

Suparmono (Kepala LKBN Antara Biro Jambi)

Agus Dini Putra (Pemimpin Redaksi Jambi Ekspres)

Djoni Rizal (Jambi Independent)

Sakti Alam Watir (Pos Metro)

Penasihat Ahli:

Jon Adlis (Kepala Pusat Bahasa Jambi)

Rektor IAIN Sultan Thaha Jambi

Ketua: H. Nasrul Thahar

Wakil Ketua : Mursyid Sonsang (RCTI)

Sekretaris : Eka M. Taufani (TVRI Jambi)

Wakil Sekretaris : Maida Rosa (Pos Metro)

Bendahara : Ir. Fitriani Ulinda (Media Jambi)

Bidang Media Cetak

Koordinator: Darmanto Zebua (Jambi Independent)

Anggota:

Indrawan Setyadi (Jambi Ekspres)

Nanang Mairiadi, SE (LKBN ANTARA)

Nining (Sinar Harapan)

Jasmin Simamora (Radar Tanjab)

Nani Rachmaini (Media Jambi)

Misriyanti (Jambi Ekspres)

Media Elektronik

Koordinator: Arif Suriansyah (TVRI Jambi)

Anggota:

Mirza Isa (RRI Jambi)

Elvida Yanti (Radio 68 H)

Daryono (Radio El Shinta)

Kasparman (AN Teve)

Hubungan Eksternal

Koordinator: Novelwan (Media Jambi)

Anggota:

Irma Tambunan (Kompas)

Radesman Saragih (Suara Pembaruan)

Ardian Sulong Hasibuan (Trans TV)

Puinis (TVRI Jambi)

Raden Surahman (Jambi Ekspres)

Susunan Pengurus FBMM Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009

Penasihat :

Titik Sundari, S.H. (Asisten II Setda Provinsi Kalteng)

Drs. Hardi Rampay (Kepala Dinas P dan K Kalteng)

Udi Winarno (TVRI Kalteng)

F.X. Triwiyono Gunawan (RRI Palangka Raya)

H.M. Hatta (Palangka Post)

Effendi Djinu, S.H. (Dayak Pos)

Bob Aliansyah (Borneo TV)

Sabriansyah Saleh (Radio Duta Suara)

Jaelani Mukhdar (Fokus Kalimantan)

Penasihat Ahli:

Drs. Puji Santosa, M.Hum. (Kepala Balai Bahasa Kalteng)

Drs. Lukman Hakim Siregar (Dosen FKIP Unpar/Borneo TV)

Drs. Yohanes Kalamper (Dosen FKIP Unpar)

Dr. Petrus Poerwadi, M.A. (Dosen FKIP Unpar)

Ketua: H. Wahyudi F. Dirun, S.P. (Kalteng Pos)

Wakil Ketua: Abdul Ghofur (TVRI Kalteng)

Sekretaris: Hairil Supriadi, S.Hut. (Palangka Post)

Bendahara: Mahmudah, S.E. (LKBN Antara Palangka Raya)

Bidang Media Cetak

Koordinator: Heronika, S.H. (Kalteng Pos)

Anggota:

Jarot Hartana (Dayak Pos)

Bambang Permadi (Fokus Kalimantan)

Irwansyah M. Isa, A.Md. (Palangka Post)

Bidang Media Elektronik

Koordinator: Drs. Noor Ivansyah (RCTI Kalteng)

Anggota :

Hamli Tulis, S.E. (ANTV Kalteng)

Ponidi, S.H. (RRI Palangka Raya)

Hafiz Ansyari (Borneo TV)

Bidang Diskusi, Penelitian dan Pengembangan

Koordinator: Pahit S. Narottama, S.Hut. (Kalteng Pos)

Anggota:

Viktor Girot (Dayak Pos)

Andi Sunandar (RRI Palangka Raya)

Basori, S.S. (Balai Bahasa Kalteng)

Pengurus FBMM Kepulauan Riau

Ketua: Rumbadi Dalle (MBM Tempo)

Wakil: Joe Seng Bie (Antara)

Sekretaris: Suyono Saputro (Bisnis Indonesia)

Wakil Sekretaris: Iqbal

Bendahara : Anastasia Ansi (Radio Sing FM)

Bidang elektronik TV:

Koodinator: Erwan Buntoro (SCTV)

Anggota:

Subari (RCTI)

Syaiful K (Metro TV)

Iskandar (S TV)

Elektronik Radio:

Koordinator: Reodianto (Bentara RM)

Anggota:

Rachmad (Era Baru FM)

Agus (Tribun Batam)

Sahdan (Sijori Mandiri)

..... (Pos Metro)

Hubungan luar: belum diisi

Bagaimana Membuat Naskah Laik Muat?

2007-07-05T09:56:00.000+07:00

Rekan-rekan, bagaimana kiatnya membuat naskah layak muat di koran/majalah? Apa saja syaratnya? Tolong dijabarkan kunci wasiatnya ya? Termasuk fiksi dan non fiksi?

Terima kasih responsnya.

Ed

Jakarta Timur

Water Way

2007-06-25T18:14:00.000+07:00

Setelah busway, belum lama ini di Jakarta ada lagi angkutan air yang diberi nama water way . Akan tetapi, lagi-lagi kita dijejali dengan kata asing. Entah alasannya biar kren atau memang kita tidak punya kata sendiri?

Saya sih, mengusulkan lebih baik water way itu kita terjemahkan menjadi wahana air mumpung jenis transportasi ini tergolong baru, dan belum diekspos dan digunakan secara luas dalam masyarakat. Bagaimana apakah teman-teman setuju? Atau ada komentar lain? (Euis D)

NGETEM

2007-06-19T00:21:00.001+07:00

Oleh Immanuel Umbu Rey

Saya tidak tahu persis apakah kata ngetem itu termasuk bahasa gaul atau prokem. Yang saya tahu, ngetem itu belum muncul sebelum tahun 1980. Ini kata saban hari diucapkan orang di pinggir jalan atau di terminal bus, tetapi KBBI belum mau mencatat. Mungkin dikira bukan bahasa Indonesia.

Entah ini gejala apa, semua kata hampir pasti dapat diberi "awalan" NGE" dalam bahasa Indonesia dialek Betawi atau Jakarta. Maka, terdengarlah orang menyebut "ngelantur, ngedumel, ngelaba, ngelawan, ngebalas, ngerecoki, dan mungkin ngeres lalu ngejosss".

Anehnya, "awalan" NGE ini pun dapat mengikat kata Indonesia yang dipungut dari bahasa asing (terutama Inggris). Contoh: ngebos, ngefans, ngefren, lalu ada ngebesuk (dari bhs Belanda atau Jerman), dan sebuah stasiun teve menyebut dirinya NGETOP.

Sebermula, ketika terminal bus Lapangan Banteng masih menjadi pusat pengangkutan penumpang antar-kota antar-provinsi, lalu-lintas di Ibu Kota Jakarta sudah sangat semrawut dan menimbulkan macet di mana-mana.

Pada awal tahun 1980-an Departemen Perhubungan dipimpin oleh seorang menteri dari Angkatan Udara, Jenderal Rusmin Nurjadin. Yang mengurus masalah lalu lintas di darat (jalan raya dan jalan besi (rel) adalah pejabat di bawahnya, Dirjen Ir. Giri Suseno. Ibu kota negara DKI Jakarta waktu itu dipimpin oleh Suprapto yang menggantikan Tjokoropranolo.

Atas kebijakan pejabat negara ini, maka terminal Banteng ditutup dan pengangkutan penumpang dari dan keluar Jakarta dipindahkan ke Pulo Gadung, Cililitan, dan Lebak Bulus. Lama-lama terminal Pulo Gadung pun menjadi sangat padat dan nyaris tidak dapat menampung bus yang masuk dari luar kota.

Dirjen Giri Suseno lalu mengeluarkan kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh DLLAJR agar arus masuk keluar terminal semua bus penumpang antar-kota ditertibkan. Setiap bus boleh masuk dan menunggu penumpang tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan.
Maka setiap sopir bus wajib memiliki kartu jadwal parkir dalam terminal, dan setiap kali masuk terminal mereka harus menyerahkan kartu itu kepada petugas DLLAJR agar memudahkan pengaturan jam tunggu penumpang.

Celakanya, kolom masuk dan keluar terminal dalam kartu itu ditulis dengan istilah Inggris TIME. Dasar sopir yang "medok" Jawa dan Betawi kagak bisa omong Inggris "taim", maka sama seperti Tukul Arwana bicara Inggris di Empat Mata, meluncurlah dari mulut mereka kata TEM (seperti menyebut "rem", "bel" atau "lem").

Suatu ketika seorang sopir bus diusir dari terminal oleh anggota DLLAJR karena terlalu lama menunggu. Sang sopir lalu protes, tetapi petugas membentak, "Nah, kau ngetem kelamaan. Cepat kau keluar!" Sopirnya ngeri dan cepat-cepat keluar. Maklum, petugasnya Batak pula.
Sejak itu, NGETEM menyebar ke seluruh Tanah Air. Sopir bus menghentikan kendaraannya di tikungan pun disebut NGETEM menunggu "sewa". Hei, jangan heran, di kalangan sopir, SEWA itu sama artinya PENUMPANG.

Itu bahasa sopir-sopir bus. Saya cuma cerita asalnya, dan mungkin cuma asal-asalan sekadar NGECAP dalam milis ini. Ngecap itu bukan dari kata dasar CAP tetapi KECAP. Soalnya iklan kecap itu selalu unggul dan nomor satu. Yang lain, lewat semua. Maka orang yang suka "ngecap" biasa juga disebut NGEBO'ONG.

Percaya atau tidak, saya tidak ngebo'ong, cuma NGEOOOONG doang!!!! [Umbu Rey/Antara]

Rapat Pengurus FBMM Pusat

2007-06-18T23:54:00.000+07:00

Hari ini, Selasa 19 Juni 2007, akan berlangsung rapat Pengurus FBMM yang mengambil tempat di Gedung Annex, Lt2, RCTI, Jalan Perjuangan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pertemuan yang rencananya akan dimulai pukul 11.00 itu akan diisi dengan konsolidasi pengurus FBMM dengan penjelasan tugas (job description) masing-masing pengurus serta pemantapan rencana kerja tahun 2007-2008.

Diharapkan, melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, FBMM bisa segera memulai aktivitasnya, apalagi dengan kehadiran pengurus baru yang berpotensi dan berdedikasi dalam organisasi, seperti Sekretaris Umum FBMM, Tri Agung Kristanto.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan komitmen para pengurusnya untuk senantiasa bergandengan tangan serta memiliki kesamaan visi dan misi ke depan mau dibawa ke mana organisasi ini.

Padanan Kata "Trainee"

2007-06-14T00:15:00.000+07:00

Seorang anggota milis guyubbahasa, yang memperkenalkan dirinya sebagai Kadapi atau Dapi, lulusan Editing Unpad tahun 2004, ketika mengirim posting soal topik ini masih kuliah di Ekstensi Fikom Unpad, mempertanyakan soal padanan dari kata trainee.

Ketika awal mengikuti pelatihan calon karyawan PT Pikiran Rakyat Bandung beberapa minggu lalu, saya diberi kartu identitas peserta pelatihan. Di pojok kiri atas kartu itu tertera tulisan "Trainee". Beberapa saat saya memikirkan apa arti kata tersebut. Ya, artinya orang yang mengikuti pelatihan. Setelah itu, saya berpikir lagi adakah padanan kata tersebut dalam bahasa Indonesia?

Berikut diskusi hangat soal kata trainee ini:

Yovita Hardiwati :

Bagaimana dengan kata "magang"? Coba lihat KBBI, hlm. 695.
[Salam,Yovita Hardiwati, Yogyakarta].

Salomo Simanungkalit:

Barangkali belum ada, tapi bisa di-ada-kan. Coba saja: TERLATIH. [sal]

Martin Mosmarth:

Sal,"Terlatih" bagus untuk "trainee", karena "pelatih" untuk "trainer". Dulu, waktu aku ikut pendidikan di Antara pada tahun 1981-82, aku disebut "kursisten" (peserta kursus). Terpikir juga "terkursus", tapi rasanya maksain. Perkara ini bisa diperlebar ke nominee" (terunggulkan, unggulan), "nominator" (pengaju unggulan, pengunggul), dan "nominasi" (pencalonan, pengunggulan). Nah, lihat tuh, jadi aneh kan hasil bentukannya. Saya jadi ingat peringatan Profesor Fatimah dari Universitas Parahyangan dalam Konvensi FBMM yang baru lalu mengenai perlunya apa yang Beliau sebut "gramatika kata" --yang dalam bahasa Arab disebut "sharaf" (sistem pembentukan kata). Anda mau mulai mengutak-ngatik, Sal??? Misalnya: kerja - bekerja - pekerja - pekerjaan - dipekerjakan ... dan seterusnya? Aku juga mulai kotak-katik tapi jembatan keledainya yang bagus belum tertemukan. Bantuin ya. Mas Rikard Bagun juga mengimbau agar FBMM menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman.
Mari kita bekerja bersama-sama sepertio sewaktu zaman almarhum Pak Suwarno, senior Nuraji di Kompas. Terima kasih banyak. Salam hormat dan kangen senantiasa [Martin Moentadhim SM].

Immanuel Ray:

Bahasa Indonesia ini memang bikin pusing. Setiap kali ada kata asing kita mulai kasak kusuk cari padanan yang tepat, apa. Trainee boleh juga disebut "terlatih". Tetapi, awalan "ter" pada kata dasar "latih" cenderung berarti "sudah dilatih".Kata "terlatih" mungkin dapat kita analogikan dengan kata "tergugat", "tersangka", "terdakwa, "terpidana", dan "terhukum" yang dalam istilah pengadilan lebih kurang berarti "(orang) yang telah digugat, disangka, dipidana dan dihukum".Tetapi, kata "trainee' itu --menurut saya-- adalah (orang) yang sedang dalam masa latihan atau peserta latihan, tetapi belum tentu berarti "terlatih" (sudah mempunyai kemampuan karena sudah dilatih).
Rekan kita sebelumnya memberikan padanan "magang". Mungkin juga bisa. Tetapi alih-alih menggunakan "terlatih" saya lebih condong memberi padanan "trainee" dengan kata "LALTIHAN" yang saya analogikan dengan kata "didikan" dan "binaan".
Didik --> mendidik --> pendidik --> didikan (orang yang dididik)
Bina --> membina --> pembina --> binaan (orang yang dibina)
Latih --> melatih --> pelatih --> latihan (orang yang dilatih?)
[Umbu Rey/Antara]

Rian Patal:

Buat saya, kata "didikan" (terasa) lebih pas. Saya setuju mengenai "terlatih" yang cenderung berarti "sudah dilatih" dan seterusnya. Akan tetapi, jika "orang yang sedang dilatih" disebut "latihan" akan terasa membingungkan karena dalam pelatihan, orang-orang tersebut "latihan" mungkin saja mengerjakan soal-soal latihan. [Rian Dewanto, The Bali Times]

Tendy Somantri:

Kata bukanlah baju. Ukuran pas atau tidak pas bukanlah "rasa". Sebaiknya, bila kita mendapati kata asing yang ingin kita indonesiakan, ya Pedoman Pembentukan Istilah yang kita jadikan acuan. Saya setuju dengan pendapat yang mencari terlebih dahulu di KBBI. Mungkin, bisa saja "trainee" kita padankan dengan "magang". Artinya, mungkin saja bahasa Indonesia juga memiliki kata yang sepadan dengan "trainee".
Kalau saja itu tidak cocok, baru cara Mas Martin dan Umbu yang kita lakukan -- gramatika kata(?). (Oh ya Mas, Prof. Fatimah Djajasudarma bukan dari Universitas Parahyangan melainkan dari Universitas Padjadjaran) Cuma..., saya kira tidak ada kata yang cocok dari cara Mas Martin dan Umbu. "Didikan" dan "latihan" bisa bermakna ganda karena bisa juga memiliki arti hasil mendidik dan melatih (analogi pada kata "pimpinan", "masukan", dsb.). Begitu juga untuk "terdidik" atau "terlatih".
Ada lagi cara seperti yang dicontohkan Mas Martin dengan "nominee" yang belakangan sering diserap langsung sebagai "nomine". Nah, mungkin saja, beranalog ke sana kita menyerap langsung "trainee" menjadi "traine".Kesimpulannya, ada dua yang pantas dipasarkan, yakni "magang" dan "traine"... silakan pilih... [Tendy/PR]

André Möller :

Salam,

Hemat sederhana saya juga mengatakan bahwa baik "terlatih" maupun "latihan" kurang pas (karena memiliki arti lain dan oleh karenanya bisa menimbulkan kesalahpahaman).
Kalau "magang" memiliki arti yang kira-kira sama dengan "trainee", maka itu yang paling baik, menurut saya.
Selain itu, usulan terbaik saya kira datang dari yang mengajukan pertanyaannya dari awal, yakni "peserta pelatihan". Bisa juga "peserta kursus". Dan kalau "peserta pelatihan" terasa terlalu rumit dan panjang, bisa saja disingkat sebagai "peserlah". Bunyinya segar dan ringan, hampir seperti jenis burung... :-) Salam musim semi [André Möller, Swedia]

Pengurus FBMM Pusat (2007-2008)

2007-06-13T18:17:00.000+07:00

Sesuai dengan hasil Rapat Pengurus FBMM, Gedung Kompas, lt.3, Jl.Palmerah Selatan 22 , Jakarta Barat, tanggal 7 Juni 2007, pukul 12.00 s.d 15.00 WIB

Peserta yang hadir:
TD. Asmadi (LPPDS)
Uu Suhardi (Tempo)
Djony Herfan (Grasindo)
Tra (Kompas)
Apollo Lase (Kompas)
Leli Achlina (RCTI)
Euis Damarwati (FMIPA UI)

Rapat perdana kepengurusan periode ini telah melengkapi beberapa nama untuk sejumlah seksi yang diperlukan.

Dewan Penasihat

Dendy Sugono (Pusat Bahasa),
Suryopratomo (Kompas),
Bambang Harimurti (Tempo),
Djajat Sudrajat (Media Group),
Asro Kamal Rokan (Antara),
Parni Hadi (RRI)

Penasihat Ahli:

Anton Moeliono (Pusat Bahasa),
Hasan Alwi (Tokoh/Ahli Bahasa),
Bambang Kaswanti (Unika Atmajaya),
Masmimar Mangiang (LPPDS),
Felicia N Utorodewo (Pusat Bahasa)

Pengurus Harian:

Ketua Umum: TD Asmadi
Ketua I: Uu Suhardi
Ketua II: Umbu Rey (Antara)
Ketua III: Djony Herfan
Sekretaris Umum: Tra
Sekretaris I: Apollo Lase
Sekretaris II: Euis Damarwati
Bendahara Umum: Leli Achlina
Bendahara I: Yuni (RCTI)

Ketua I (Organisasi dan Jaringan): Uu Suhardi dibantu oleh

Seksi Media cetak :Irmina Irawati (Swa), Donny Tjiptonugroho (Media Indonesia), Elan Maolana (Koran Tempo)
Seksi Media Elektronika :Apni Jaya Putra (RCTI)
Seksi Portal : -
Seksi Pers Mahasiswa : -

Ketua II (Kajian dan Pengembangan) : Umbu Rey dibantu oleh:

Seksi Kajian /Diskusi : Hariadi Saptono (Kompas), Pamusuk Eneste (Grasindo), Tendy Somantri (Pikiran Rakyat, Bandung)
Seksi Litbang :Nana Swarasama (Suara Merdeka), Doddy Barnas (Warta Kota), Usman Gumanti (Rakyat Merdeka )

Ketua III (Usaha dan Publikasi) : Djony Herfan dibantu oleh:

Seksi Publikasi/Buletin/Newsletter :Marthin Muntadhim, Sofyan Hartanto (Businessweek), Andong Begawan (Bola)
Seksi Usaha :Ida Nata (RCTI), Bernadetta Pintarti (Swa)
Seksi Kemitraan : Maria Andriana (Antara)

Program Kerja FBMM :

Pengembangan organisasi ke daerah-daerah di Indonesia
Kongres Bahasa pada bulan Oktober 2008
Diskusi-diskusi bahasa
Buletin
Newsletter
Milis